Jakarta – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dengan tegas membantah kabar yang menyebutkan bahwa pihaknya telah menyepakati proses penggabungan atau merger Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Karya. Basuki mempertanyakan asal informasi tersebut dan menegaskan bahwa hingga saat ini, pembahasan terkait peleburan PT Hutama Karya (Persero) dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk belum mencapai kesepakatan.
Wacana peleburan BUMN-BUMN konstruksi atau yang dikenal dengan BUMN Karya sebenarnya telah terdengar sejak tahun 2023. Berdasarkan informasi terakhir, prioritas utama dalam wacana ini adalah penggabungan antara Hutama Karya (HK) dan Waskita Karya. Namun, hingga kini belum ada keputusan final yang diambil terkait hal tersebut.
Sebelumnya, Juru Bicara Kementerian PUPR, Endra S. Atmawidjaja, juga dimintai konfirmasi mengenai kabar bahwa PUPR telah menyetujui rencana merger tersebut. Endra membenarkan bahwa pembahasan memang telah dilakukan beberapa waktu belakangan, namun ia tidak dilibatkan dalam proses tersebut. Endra juga tidak memberikan jawaban pasti ketika ditanya apakah pihaknya telah menerima surat resmi dari Kementerian BUMN. Secara normatif, ia menjelaskan bahwa peleburan ini bertujuan untuk menyehatkan posisi keuangan antar BUMN Karya.
Kabar mengenai persetujuan merger BUMN Karya oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono awalnya disampaikan oleh Sekretaris Kementerian BUMN, Rabin Indrajad Hattari. Rabin menambahkan bahwa dalam proses penggabungan tersebut, pihaknya akan melihat pembukuan dari Hutama Karya maupun Waskita Karya. Rabin juga menyatakan bahwa perhatian utama saat ini adalah pada HK dan Waskita Karya, dan harus ada jadwal atau timeline yang disepakati dengan Kementerian PUPR agar kedua perusahaan bisa melebur.
Secara keseluruhan, tujuan utama dari wacana peleburan ini adalah untuk menyehatkan posisi keuangan antar BUMN Karya. Dengan penggabungan ini, diharapkan kedua perusahaan dapat lebih efisien dalam operasional dan manajemen keuangan mereka. Namun, hingga saat ini, belum ada kesepakatan final yang dicapai, dan proses pembahasan masih terus berlangsung.
