Jakarta – Amerika Serikat telah menyita pesawat milik Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, yang diduga dibeli dan diselundupkan secara ilegal untuk digunakan oleh Maduro dan kroninya. Dalam sebuah pernyataan resmi, Jaksa Agung AS Merrick Garland mengungkapkan bahwa Departemen Kehakiman telah menyita pesawat yang diduga dibeli secara ilegal seharga US$16 juta melalui perusahaan cangkang.
Pesawat yang disita adalah Dassault Falcon 900EX, yang dibeli dari sebuah perusahaan di Florida. Pesawat tersebut diekspor secara ilegal pada April 2023 dari Amerika Serikat ke Venezuela melalui Karibia. Catatan penerbangan menunjukkan bahwa penerbangan terakhir pesawat ini tercatat pada Maret, terbang dari Caracas ke ibu kota Dominika, Santo Domingo.
Seorang pejabat tinggi dari Republik Dominika mengungkapkan bahwa pesawat tersebut sedang berada di wilayah Dominika untuk menjalani perawatan berkala saat disita oleh otoritas AS. Menteri Luar Negeri Republik Dominika, Roberto Alvarez, menyatakan bahwa pemerintahnya menerima perintah dari pengadilan nasional pada Mei lalu untuk “melumpuhkan” pesawat tersebut.
Amerika Serikat meminta pesawat tersebut dilumpuhkan agar mereka dapat mencari bukti yang terkait dengan kegiatan penipuan, penyelundupan barang untuk kegiatan terlarang, dan pencucian uang. Menanggapi penyitaan ini, pemerintah Venezuela menyebutnya sebagai tindakan pembajakan dan menuduh Washington meningkatkan agresi terhadap pemerintahan Maduro, terutama setelah hasil pemilu yang diwarnai sengketa pada Juli lalu.
Selama bertahun-tahun, pejabat Amerika Seikat telah berupaya untuk menghentikan aliran dana senilai miliaran dolar ke rezim Maduro. Homeland Security Investigations bahkan sudah menyita puluhan kendaraan mewah dan aset lainnya yang akan dibawa ke Venezuela. AS juga baru-baru ini menekan pemerintah Venezuela untuk segera merilis data spesifik pasca pilpres, dengan alasan kekhawatiran mengenai kredibilitas kemenangan Maduro.
Awal tahun ini, AS memberlakukan kembali sanksi terhadap sektor minyak dan gas Venezuela sebagai respons atas kegagalan pemerintah Maduro untuk mengizinkan “pemilu yang inklusif dan kompetitif”. Sanksi ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan AS untuk menekan pemerintahan Maduro dan mendorong perubahan politik di Venezuela.
