Jakarta – Wakil Ketua Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (Baleg DPR), Achmad Baidowi, merespons kritikan yang muncul terkait revisi Undang-Undang Kementerian Negara. Revisi ini dinilai membuka peluang bagi terbentuknya kabinet gemuk di bawah pemerintahan Prabowo Subianto. Pasal 15 UU Kementerian Negara yang sebelumnya membatasi jumlah kementerian maksimal 34, kini diubah menjadi tidak terbatas, sesuai kebutuhan presiden.
Achmad Baidowi, yang sering disapa Awiek, mengatakan bahwa dalam revisi UU Kementerian Negara tidak disebutkan batasan jumlah kementerian. Menurutnya, jumlah kementerian akan disesuaikan dengan kebutuhan presiden, dengan tetap memperhatikan efektivitas pemerintahan.
Ia menekankan pentingnya menghindari tumpang tindih tugas pokok dan fungsi (tupoksi) antara satu kementerian dengan kementerian lainnya.
Awiek menegaskan bahwa tidak perlu ada kekhawatiran mengenai risiko tumpang tindih tupoksi kementerian. Sebagai contoh, ia menyebut Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Dengan adanya kementerian tersebut, tidak mungkin dibentuk Kementerian Pemukiman. Namun, Awiek juga mengakui bahwa dinamika bisa terjadi di masa depan.
Pada 9 September 2024, pemerintah dan DPR sepakat untuk membawa revisi UU Kementerian Negara ke rapat paripurna. Awiek menyatakan bahwa rapat paripurna untuk UU tersebut kemungkinan besar akan dilangsungkan pada Kamis, 19 September 2024.
Peneliti Pusat Studi Hukum dan Konstitusi (PSHK), Muhammad Nur Ramadhan, mengingatkan bahwa pembentukan kementerian baru akan berdampak pada peningkatan anggaran yang diperlukan. Oleh karena itu, ia berharap pemerintahan Prabowo-Gibran dapat mengkaji lebih dalam rencana pembentukan kementerian atau lembaga baru.
