Jakarta – Pendiri Ethical Hacker Indonesia, Teguh Aprianto, mengungkapkan bahwa sebanyak 6 juta data nomor pokok wajib pajak (NPWP) telah dibocorkan oleh akun bernama Bjorka di dark web.
Dari total 6 juta data yang bocor, terdapat sampel data milik 25 pejabat publik. Beberapa di antaranya adalah Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, serta Kaesang Pangarep.
Data yang dibocorkan mencakup berbagai informasi pribadi seperti NIK, NPWP, nama, alamat, kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, dan provinsi. Teguh Aprianto dalam cuitannya menjelaskan bahwa field dalam sampel data tersebut meliputi: “nik, npwp, nama, alamat, kelurahan, kecamatan, kabkot, provinsi, kode_klu, klu, nama_kpp, nama_kanwil, telp, fax, email, ttl, tgl_daftar, status_pkp, tgl_pengukuhan_pkp, jenis_wp, badan_hukum.”
Sebagai informasi tambahan, Bjorka adalah nama peretas yang aktif di dark web. Bjorka pertama kali dikenal pada April 2020 ketika berhasil membobol data pelanggan Tokopedia. Data yang dicuri saat itu berukuran 11 GB (compressed) dan 24 GB (uncompressed), yang berisi user ID, password, email, hingga nomor telepon.
Kebocoran data ini menimbulkan kekhawatiran besar, terutama karena melibatkan data pribadi pejabat publik. Hal ini menunjukkan betapa rentannya sistem keamanan data di Indonesia, dan pentingnya peningkatan langkah-langkah keamanan untuk melindungi informasi sensitif.
Pemerintah dan pihak terkait diharapkan segera mengambil tindakan untuk mengatasi kebocoran ini dan mencegah kejadian serupa di masa depan. Selain itu, masyarakat juga diimbau untuk lebih waspada terhadap potensi penyalahgunaan data pribadi mereka.
