Jakarta – Ajang Pemilihan Gubernur Sumatera Utara (Pilgub Sumut) 2024 mulai memanas setelah calon Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, dan petahana Edy Rahmayadi saling sindir terkait kondisi infrastruktur, terutama jalan yang rusak di berbagai wilayah di Sumatera Utara.
Sindiran tersebut terjadi dalam rapat pleno terbuka pengundian dan penetapan nomor urut Pilgub 2024 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara pada Senin (23/9) malam.
Bobby Nasution mengungkapkan bahwa masalah jalan rusak di Sumatera Utara merupakan cerita klasik yang tak kunjung selesai dari masa ke masa. Ia membandingkan kondisi jalan di Sumatera Utara dengan jalan di Aceh dan Sumatera Barat yang menurutnya lebih baik. Bobby menegaskan bahwa kondisi jalan yang buruk sering menjadi keluhan masyarakat.
Bobby juga menyoroti anggaran besar yang telah digelontorkan untuk perbaikan infrastruktur di Sumatera Utara. Pada tahun 2022, di bawah kepemimpinan Edy Rahmayadi, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menghabiskan Rp2,7 triliun hanya untuk proyek jalan. Namun, hasilnya masih belum memuaskan masyarakat.
Menanggapi sindiran Bobby, Edy Rahmayadi menjelaskan bahwa jalan rusak yang disinggung oleh Bobby bukanlah jalan provinsi, melainkan jalan nasional yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Edy menegaskan bahwa pemerintah provinsi telah berupaya maksimal dalam memperbaiki infrastruktur yang menjadi kewenangannya.
Perdebatan mengenai infrastruktur jalan ini menjadi salah satu isu utama dalam Pilgub Sumut 2024. Kedua calon gubernur saling beradu argumen mengenai siapa yang lebih bertanggung jawab atas kondisi jalan yang rusak dan bagaimana cara terbaik untuk mengatasinya.
Kondisi jalan yang buruk di Sumatera Utara memang menjadi keluhan utama masyarakat. Banyak warga yang mengeluhkan kerusakan jalan yang mengganggu aktivitas sehari-hari dan menghambat perekonomian daerah. Masyarakat berharap bahwa siapapun yang terpilih sebagai gubernur nanti dapat memberikan solusi konkret untuk memperbaiki infrastruktur jalan.
Isu anggaran juga menjadi sorotan dalam perdebatan ini. Bobby Nasution mempertanyakan efektivitas penggunaan anggaran yang besar untuk perbaikan jalan, sementara hasilnya masih belum memuaskan. Ia menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran untuk memastikan bahwa dana yang dialokasikan benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat.
Edy Rahmayadi, di sisi lain, menekankan bahwa perbaikan jalan nasional adalah tanggung jawab pemerintah pusat. Ia mengajak semua pihak untuk bekerja sama dalam memperbaiki infrastruktur, baik di tingkat provinsi maupun nasional. Edy juga mengingatkan bahwa perbaikan infrastruktur memerlukan waktu dan proses yang tidak bisa instan.
Masyarakat Sumatera Utara berharap bahwa perdebatan ini dapat menghasilkan solusi yang nyata untuk memperbaiki kondisi jalan di daerah mereka. Mereka menginginkan pemimpin yang mampu bekerja sama dengan semua pihak dan memiliki komitmen kuat untuk memperbaiki infrastruktur demi kesejahteraan masyarakat.
