Jakarta – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengumumkan bahwa layanan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS 2) telah pulih sepenuhnya setelah mengalami serangan ransomware pada 20 Juni lalu. Serangan tersebut berdampak pada sebagian besar data di pusat data yang dipakai oleh 282 institusi pemerintah pusat dan daerah terkunci.
Pada 20 Juni, PDNS 2 mengalami serangan ransomware yang mengakibatkan data-data di dalam sistem terkunci. Para peretas sempat meminta tebusan dan mengunggah tautan untuk mengunduh dekripsi data yang terkena ransomware. Namun, kini layanan instansi-instansi yang menggunakan fasilitas PDNS 2 telah pulih total.
Nezar, perwakilan dari Kominfo, menyatakan bahwa proses review terhadap PDNS 2 telah selesai dan saat ini sedang menunggu validasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan keamanan data. Nezar juga menambahkan bahwa pihaknya terus melakukan perbaikan dalam pengelolaan PDNS, mulai dari penguatan arsitektur sistem, lingkungan backup, hingga keamanan dan tata kelola.
Selain perbaikan teknis, Nezar menekankan bahwa peningkatan pengetahuan dan kemampuan orang-orang yang terlibat dalam penggunaan PDNS juga menjadi fokus utama. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dapat mengoperasikan dan mengelola PDNS dengan lebih baik dan aman.
Nezar juga mengakui adanya tantangan terkait anggaran untuk kebutuhan operasional fasilitas pusat data ini. Menurutnya, agar layanan cloud pemerintah bisa melayani 53 instansi dengan lebih dari 11.000 aset virtual, Kominfo membutuhkan anggaran mencapai Rp486 Miliar pada tahun 2025.
Di sisi lain, Kominfo saat ini tengah menyelesaikan pembangunan Pusat Data Nasional (PDN) 1 di Cikarang, Jawa Barat. Hingga 15 September lalu, pembangunan fasilitas ini telah mencapai 83 persen dan ditargetkan rampung pada bulan depan, atau Oktober 2024.