Jakarta – Presiden Indonesia ke-2, Jenderal Besar TNI (Purn) Soeharto, dikenal sebagai pemimpin yang berhasil membawa ekonomi Indonesia tumbuh di atas 8 persen selama masa kepemimpinannya dari tahun 1967 hingga 1998. Kekuasaan Orde Baru yang berlangsung selama 32 tahun ini dimulai dengan dikeluarkannya Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) pada 11 Maret 1966. Setelah menggantikan Presiden Sukarno, Soeharto beberapa kali berhasil membawa ekonomi Indonesia tumbuh hingga 8 persen.
Bank Dunia mencatat bahwa selama masa jabatan Soeharto, ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan di level 8 persen atau lebih sebanyak lima kali. Pertumbuhan ekonomi tertinggi sepanjang sejarah Indonesia tercatat pada era Soeharto, yaitu mencapai 10,9 persen pada tahun 1968. Indonesia kembali merasakan pertumbuhan ekonomi di kisaran 8 persen lebih pada tahun 1973 (8,1 persen), 1977 (8,3 persen), 1980 (10 persen), dan 1995 (8,2 persen). Namun, pada tahun-tahun lainnya, pertumbuhan ekonomi berada di kisaran 6 persen hingga 7 persen, sebelum akhirnya anjlok ke minus 13,1 persen saat Soeharto digulingkan pada tahun 1998.
Menurut paper Bank Dunia berjudul “Indonesia: Rapid Growth, Weak Institutions,” ekonomi Indonesia di era Orde Baru tumbuh rata-rata 7 persen. Pertumbuhan ini didukung oleh ledakan komoditas minyak atau oil boom pada tahun 1970-an. Misalnya, pada tahun 1973-1974, saat Organization of Petroleum-Exporting Countries (OPEC) melakukan embargo minyak, harga minyak melejit dan dimanfaatkan oleh Indonesia yang kala itu masih merupakan salah satu pengekspor minyak terbesar.
Oil boom terjadi untuk kedua kalinya pada tahun 1978-1979, dipicu oleh Revolusi Iran yang mengganggu produksi minyak mentah dunia, sehingga harga minyak kembali melesat. Laba yang didapat Indonesia dari ekspor minyak mencapai US$4,4 miliar pada tahun 1978.
Sejarawan Anne Booth menjelaskan dalam bukunya “The Indonesian Economy in the Nineteenth and Twentieth Centuries” mengapa Soeharto bisa tetap membawa perekonomian Indonesia subur meski tak ada lagi oil boom. Ia menerangkan bahwa pertumbuhan ekonomi melambat setelah tahun 1980, salah satu penyebab utamanya adalah karena tak ada lagi ledakan harga minyak. Namun, Soeharto melakukan reformasi kebijakan dengan menggenjot insentif bagi eksportir non-minyak, sehingga ekonomi Indonesia masih bisa terjaga.
Target ekonomi 8 persen kembali disuarakan oleh presiden terpilih 2024-2029, Prabowo Subianto. Ia yakin bisa mencapai target tersebut dalam satu periode kepemimpinannya. Wakil Menteri Keuangan II, Thomas Djiwandono, yang merupakan keponakan Prabowo, menegaskan bahwa target ini bukan mimpi belaka. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi 8 persen menjadi keharusan untuk dicapai agar Indonesia bisa menjadi negara maju.
