Jakarta – Pemerintah sedang mempersiapkan pembangunan Pusat Data Nasional (PDN) di Batam. Sementara itu, PDN Cikarang yang merupakan PDN pertama masih terus dikebut setelah insiden serangan ransomware yang menimpa Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 di Surabaya sejak Juni lalu.
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menyatakan bahwa pemerintah sedang mengkaji ulang aspek lingkungan dan keamanan dari lokasi fasilitas yang akan mendukung implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Dalam rapat koordinasi, Menkominfo mengungkapkan bahwa proses ini bertujuan untuk menjadikan PDN lebih andal.
Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Wamenkominfo) Nezar Patria mengungkapkan bahwa reviu atas pembangunan PDN di Batam ditujukan untuk mempercepat proses yang sedang berlangsung. Menurutnya, pembangunan PDN Batam saat ini masih dalam tahap awal. Wamen Nezar Patria menekankan bahwa pembangunan di Batam membutuhkan kolaborasi dan koordinasi dengan berbagai instansi.
Dalam rapat koordinasi yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Hadi Tjahjanto, Menkominfo Budi Arie Setiadi dan Wamenkominfo Nezar Patria didampingi oleh Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Dirjen Aptika) Kominfo Hokky Situngkir.
Sebagai informasi, PDNS 2 terjangkit ransomware Brain Cipher yang menyebabkan layanan publik pemerintah terhenti. Setelah tiga bulan, pemerintah menyatakan bahwa layanan yang terdampak sudah pulih total. PDNS ini bersifat sementara di mana pemerintah menyewa pusat data atau data center ke pihak swasta seiring dengan proses pembangunan PDN Cikarang yang masih berlangsung.
Awalnya, PDN Cikarang ditargetkan beroperasi pada Agustus 2024. Namun, insiden serangan siber pada PDNS 2 membuat pemerintah melakukan evaluasi dan meningkatkan kualitas keamanan pada infrastruktur strategis tersebut.
Berdasarkan informasi terakhir, Wamenkominfo Nezar Patria mengungkapkan nasib Pusat Data Nasional (PDN) 1 yang berada di Cikarang, Jawa Barat. Saat rapat kerja bersama dengan Komisi I DPR, Nezar menjelaskan perkembangan terkini PDN yang akan menjadi wadah data kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
