Jakarta – Menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, pada 20 Oktober mendatang, sejumlah nama calon menteri mulai mencuat ke permukaan. Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN) secara terbuka menyatakan harapan agar kader mereka mendapatkan posisi menteri dalam pemerintahan Prabowo.
Golkar telah mengusulkan nama Meutya Hafid, sementara PAN berharap agar kader dari Muhammadiyah dapat menduduki kursi Menteri Pendidikan. Namun, rencana pembentukan zaken kabinet yang sering digaungkan oleh orang-orang dekat Prabowo tampaknya tidak akan terwujud. Hal ini disebabkan oleh perubahan Undang-undang Kementerian Negara yang memberikan kebebasan kepada presiden untuk membentuk kabinet tanpa batasan 34 kementerian.
Herdiansyah Hamzah, Dosen Hukum Tata Negara dari Universitas Mulawarman, menyatakan bahwa pembentukan zaken kabinet di pemerintahan Prabowo-Gibran adalah hal yang mustahil. Ia berpendapat bahwa kabinet mendatang akan lebih gemuk karena adanya politik balas budi. Menurut Hamzah, praktik tawar-menawar sudah menjadi hal yang lazim dalam politik Indonesia, dan Prabowo kemungkinan besar akan mempertimbangkan untuk memberikan tempat kepada banyak pendukungnya.
Senada dengan Hamzah, Agung Baskoro, Direktur Trias Politika Strategis, juga meyakini bahwa kabinet Prabowo-Gibran akan dipenuhi oleh dimensi politik. Namun, Agung memprediksi bahwa Prabowo juga akan membawa orang-orang dengan rekam jejak tinggi yang belum pernah menjabat sebagai pejabat publik.
Agung Baskoro menambahkan bahwa meskipun Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih memiliki pengaruh dalam penyusunan kabinet, pengaruh tersebut terbatas karena hak prerogatif sepenuhnya berada di tangan Prabowo sebagai presiden terpilih. Prabowo, menurut Agung, ingin melepaskan diri dari bayang-bayang Jokowi.
Herdiansyah Hamzah juga berpendapat bahwa Prabowo mungkin akan menerima ‘titipan’ dari Jokowi, namun dalam jumlah yang tidak banyak. Prabowo, menurut Hamzah, sudah cukup pusing dengan penempatan orang-orang di sekelilingnya atau koalisi dalam kementerian.
Sebelumnya, Prabowo Subianto disebut-sebut akan membentuk zaken kabinet yang diisi oleh individu-individu kompeten. Namun, meskipun profesional, para menteri juga bisa diajukan oleh partai politik. Ketua Harian Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, menyatakan bahwa Prabowo akan menyelesaikan komposisi menteri di kabinetnya sebelum pelantikan pada 20 Oktober mendatang. Dasco menegaskan bahwa kabinet Prabowo akan lebih banyak diisi oleh kalangan profesional atau ahli, dengan sedikit jatah menteri dari partai politik.
Saat ini, Prabowo didukung oleh hampir semua partai politik di parlemen. PDIP, sebagai partai pemenang pemilu, disebut-sebut tinggal menunggu waktu untuk bergabung. Rencana pertemuan antara Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDIP, dan Prabowo sudah disiapkan. Jika PDIP resmi bergabung, maka semua partai politik di parlemen akan resmi mendukung Prabowo.
