Jakarta – Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Indra Iskandar, menegaskan bahwa pimpinan DPR tidak akan menerima tunjangan perumahan. Tunjangan ini, menurut Indra, hanya diperuntukkan bagi anggota dewan lainnya.
Indra menjelaskan bahwa pimpinan DPR saat ini sudah menempati rumah dinas yang terletak di kompleks perumahan Widya Chandra, Senayan, Jakarta Selatan. Kondisi rumah dinas tersebut dinilai masih layak huni, sehingga tidak diperlukan tunjangan tambahan.
Sementara itu, rumah dinas bagi anggota DPR lainnya berlokasi di Kalibata, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Kompleks perumahan ini telah ada sejak masa pemerintahan Presiden Soeharto. Selain di Kalibata, Indra juga menyebutkan bahwa terdapat perumahan anggota DPR di kawasan Pos Pengumben. Kedua kompleks ini merupakan aset milik Kementerian Keuangan.
Meskipun anggota DPR akan mendapatkan tunjangan perumahan sebagai pengganti rumah dinas, Indra belum dapat merinci besaran tunjangan tersebut. Ia menyatakan bahwa besaran tunjangan akan disesuaikan dengan harga sewa hunian di daerah Senayan, Semanggi, hingga Kebayoran Baru.
Indra menekankan bahwa pihaknya berupaya agar besaran tunjangan tidak terlalu tinggi atau terlalu rendah. Yang terpenting, menurutnya, adalah tunjangan tersebut harus ideal dan sesuai dengan harga sewa hunian layak yang mencakup tiga kamar tidur dan ruang tamu. Penetapan besaran tunjangan ini akan dilakukan oleh Badan Urusan Rumah Tangga DPR.
