Jakarta – Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, mengumumkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan menggelar pertemuan dengan perwakilan ikatan hakim pada Selasa, 8 Oktober. Pertemuan ini bertujuan untuk membahas aksi cuti massal yang dilakukan oleh para hakim sebagai bentuk tuntutan peningkatan penghasilan.
Aksi cuti massal ini merupakan reaksi dari para hakim yang merasa perlu adanya perbaikan dalam hal pendapatan. Rencana aksi ini dijadwalkan berlangsung mulai 7 hingga 11 Oktober 2024. Juru Bicara Solidaritas Hakim Indonesia, Fauzan Arrasyid, menyatakan bahwa gerakan ini adalah bentuk protes damai untuk menekankan kepada pemerintah bahwa kesejahteraan hakim adalah isu yang sangat mendesak.
Sebagai akibat dari tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan memutuskan untuk menunda sidang selama sepekan selama periode aksi cuti massal hakim yang dimulai pada Senin, 7 Oktober. Namun, sidang praperadilan dan kasus yang masa penahanan terdakwanya hampir habis tetap dilaksanakan sesuai jadwal.
Tidak hanya di Jakarta, para hakim di Pengadilan Negeri Wates, Kulon Progo, dan Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), juga turut serta dalam gerakan ini. Mereka menuntut kesejahteraan melalui kenaikan gaji dan tunjangan dengan cara mengosongkan jadwal persidangan selama 7-10 Oktober 2024.
Meskipun alat kelengkapan dewan belum terbentuk, Dasco memastikan bahwa DPR tetap beraktivitas seperti biasa. Rapat dengan perwakilan para hakim akan dipimpin langsung oleh pimpinan DPR, menunjukkan komitmen DPR untuk mendengarkan dan mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi para hakim.
