Jakarta – Pemerintah Republik Indonesia, melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, mengungkapkan bahwa hingga saat ini belum ada diskusi mendalam mengenai pembatasan penjualan dan produksi kendaraan berbahan bakar fosil atau Internal Combustion Engine (ICE). Isu ini menjadi sorotan di tengah upaya global untuk beralih ke kendaraan listrik yang lebih ramah lingkungan.
Pemerintah telah merancang peta jalan baru yang menargetkan populasi kendaraan listrik pada tahun 2030. Target tersebut mencakup 2 juta unit mobil listrik dan 13 juta unit sepeda motor listrik. Langkah ini diharapkan dapat mendorong transisi menuju penggunaan energi yang lebih bersih dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil.
Namun, Indonesia masih menjadi satu-satunya negara di Asia Tenggara (ASEAN) yang belum menetapkan batas waktu yang jelas untuk menghentikan penjualan mobil berbahan bakar fosil dan beralih sepenuhnya ke kendaraan listrik (EV). Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan potensi Indonesia menjadi tempat penampungan kendaraan ICE yang tidak lagi diterima di negara lain.
Menurut Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur & Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Rachmat Kaimuddin, situasi ini cukup berbahaya. Selain berisiko menjadi penampung kendaraan ICE, Indonesia juga berpotensi kehilangan pasar ekspor. Saat ini, mobil buatan dalam negeri telah diekspor ke 90 negara, termasuk Australia. Namun, dengan semakin banyak negara yang beralih ke kendaraan listrik, pasar untuk mobil ICE semakin menyempit.
Kaimuddin menyatakan bahwa dengan target mencapai netralitas karbon atau Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060, pembatasan mobil ICE di Indonesia mungkin bisa dimulai pada tahun 2045. Proyeksi ini didasarkan pada perhitungan logis bahwa transisi dari kendaraan rendah emisi ke nol emisi memerlukan waktu setidaknya 15 tahun.
Transisi menuju kendaraan listrik di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, termasuk infrastruktur pengisian daya yang masih terbatas dan harga kendaraan listrik yang relatif tinggi. Namun, peluang untuk mengembangkan industri kendaraan listrik domestik dan mengurangi emisi karbon menjadi pendorong utama bagi pemerintah untuk mempercepat langkah ini.
