Jakarta – Meski Perang Korea yang berlangsung dari 1950 hingga 1953 telah usai, secara teknis Korea Selatan (Korsel) dan Korea Utara (Korut) masih dalam kondisi perang. Ketegangan antara kedua negara tetangga ini terus berlanjut dalam berbagai bentuk, termasuk yang terbaru adalah perang siber yang semakin mengkhawatirkan.
Janet Sohlhee Yu, manajer pengembangan internasional di Korea Institute of Patent Information, mengungkapkan bahwa Korea Selatan telah mengembangkan strategi efektif untuk menghadapi serangan siber, terutama dari Korea Utara yang dipimpin oleh Kim Jong Un. Pernyataan ini disampaikan dalam diskusi bertajuk ‘Membangun Jembatan Digital: Kemitraan Strategis antara Indonesia dan Korea Selatan’ yang diadakan oleh FPCI dan Korea Foundation di Jakarta Selatan, pada Kamis (10/10/2024).
Janet menjelaskan bahwa strategi ini dirancang untuk meningkatkan kapasitas pertahanan nasional Korea Selatan. Tujuannya adalah untuk melindungi negara dari ancaman yang menargetkan sektor publik dan infrastruktur vital. Dengan sistem manajemen keamanan siber yang canggih, Korea Selatan dapat mendeteksi dan merespons setiap upaya serangan siber dengan lebih efektif.
Menurut Janet, Korea Selatan secara aktif memantau setiap serangan dan ancaman yang mengarah ke negaranya. Jika terjadi insiden, prioritas utama adalah melindungi sektor publik dan memastikan keamanan pemerintah. Langkah-langkah ini menunjukkan komitmen Korea Selatan dalam menjaga stabilitas dan keamanan nasional di tengah ancaman siber yang terus meningkat.
Pada 12 Mei 2024, penyelidikan bersama oleh pemerintah Korea Selatan mengungkapkan bahwa kelompok peretas Korea Utara, Lazarus, telah berhasil membobol sistem komputer pengadilan Korea Selatan selama lebih dari dua tahun. Serangan ini mengakibatkan pencurian data sebesar 1.014 GB. Laporan dari The Chosun Daily menyebutkan bahwa dari jumlah tersebut, hanya sekitar 0,5% atau 5.171 file yang dipastikan bocor, yang sebagian besar terkait dengan data persidangan pengadilan. Informasi yang bocor mencakup rincian pribadi seperti pendaftaran penduduk, surat nikah, dan sertifikat medis.
Insiden ini menandai pertama kalinya peretas Korea Utara menargetkan catatan pengadilan Korea Selatan. Kantor Investigasi Nasional (NOI), bersama dengan Badan Intelijen Nasional dan Kantor Kejaksaan, mengaitkan infeksi malware yang ditemukan tahun lalu di jaringan komputer pengadilan dengan kelompok Lazarus. Lazarus, yang terkait dengan Biro Umum Pengintaian pemerintah Korea Utara, bertanggung jawab atas operasi spionase yang menargetkan Korea Selatan.
Peretasan oleh Lazarus ini terjadi antara Januari 2021 dan Februari 2023, berlangsung setidaknya selama dua tahun.
