Jakarta – Dalam upaya memperkuat pertahanan siber nasional, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, mengungkapkan instruksi tegas dari Presiden Prabowo Subianto. Presiden menekankan pentingnya pembentukan Tim Tanggap Insiden Keamanan Komputer (CSIRT) di setiap kementerian. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap meningkatnya insiden kebocoran data yang kerap melanda instansi pemerintahan.
Dalam pengarahan kepada pejabat Kabinet Merah Putih, Nezar menyampaikan bahwa Presiden Prabowo menekankan urgensi peningkatan keamanan siber. CSIRT memiliki peran vital dalam mencegah, menanggulangi, dan merespons insiden keamanan siber. Tim ini bertanggung jawab atas penerimaan, pemantauan, dan penanganan laporan serta aktivitas insiden keamanan siber di wilayahnya.
Nezar mengungkapkan bahwa saat ini tidak semua kementerian dan lembaga memiliki CSIRT. Oleh karena itu, Presiden Prabowo menginstruksikan agar setiap lembaga pemerintahan segera membentuk CSIRT, mengingat perannya yang sangat krusial di era digital saat ini.
Kehadiran CSIRT di setiap kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah menjadi sorotan khusus setelah insiden peretasan yang menimpa Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 di Surabaya. Serangan ransomware yang melumpuhkan PDNS 2 mengakibatkan sebagian besar data dari 282 institusi pemerintah pusat dan daerah terkunci.
Nezar menegaskan bahwa semua kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah wajib memiliki CSIRT. Kewajiban ini akan dibahas lebih lanjut dalam rapat pimpinan perdana di Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).
Nezar, yang baru saja dilantik oleh Presiden Prabowo sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, akan berbagi tugas dengan Angga Raka Prabowo yang juga menjabat posisi yang sama. Keduanya sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Kominfo pada era Presiden Jokowi. Kini, mereka akan mendampingi Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, dalam menjalankan tugasnya.
