Jakarta – Dalam pusaran politik yang kian memanas, Andreas Hugo Pareira, seorang legislator dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), melontarkan kritik tajam terhadap Natalius Pigai, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM). Pigai mengusulkan tambahan anggaran yang mencengangkan, dari Rp 64 miliar menjadi Rp 20 triliun, untuk kementeriannya. Andreas menekankan bahwa usulan ini seharusnya dibahas secara mendalam di lingkup internal pemerintahan, mengingat Presiden Prabowo Subianto telah menekankan pentingnya efisiensi dalam pengelolaan anggaran negara.
Sebagai Wakil Ketua Komisi XIII DPR, Andreas mengingatkan bahwa menteri pada dasarnya adalah pelayan presiden. Oleh karena itu, setiap permintaan anggaran harus selaras dengan arahan dan kebijakan presiden. Andreas menilai bahwa permintaan Natalius Pigai kurang relevan, mengingat anggaran untuk tahun 2025 telah ditetapkan melalui pembahasan bersama antara pemerintah dan DPR.
Andreas menilai bahwa permintaan Natalius Pigai bertolak belakang dengan arahan Presiden Prabowo yang menekankan efisiensi anggaran. Menurut Andreas, lonjakan anggaran yang diminta oleh Menteri HAM harus disertai dengan perencanaan dan program kerja yang matang. Tanpa perencanaan yang jelas, permintaan anggaran yang besar ini berpotensi menabrak kebijakan fiskal nasional, terutama dalam hal alokasi anggaran secara keseluruhan.
Sebelumnya, Natalius Pigai menyatakan bahwa kementerian yang baru dibentuk tersebut membutuhkan dana sebesar Rp 20 triliun untuk membangun HAM di Indonesia. Sebagai mantan Komisioner Komnas HAM, Pigai menilai bahwa Prabowo memiliki alasan tertentu dalam membentuk Kementerian HAM. Oleh karena itu, Pigai meminta tim transisi pemerintahan untuk merombak anggaran yang dialokasikan ke Kementerian HAM. Jika tidak, menurut Pigai, visi Prabowo dalam bidang HAM tidak akan terwujud.
