Jakarta – Indonesia secara resmi telah mengajukan diri untuk bergabung dengan organisasi BRICS, yang dipimpin oleh China dan Rusia, pada pekan ini. BRICS, singkatan dari Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan, merupakan forum penting bagi negara-negara berkembang untuk memperkuat posisi mereka di panggung internasional. Keinginan Indonesia untuk bergabung disampaikan dalam konferensi tingkat tinggi yang berlangsung di Kazan, Rusia, pada 22-24 Oktober.
Langkah Indonesia untuk bergabung dengan BRICS dianggap sebagai langkah maju yang signifikan. Namun, langkah ini juga menuntut kehati-hatian, terutama dalam merespons sikap Amerika Serikat dan sekutunya di masa depan. Guru Besar Hubungan Internasional dari Universitas Indonesia, Yon Machmudi, menilai bahwa keputusan Indonesia untuk mendaftar ke BRICS adalah tindakan positif. Menurut Yon, selama ini Indonesia lebih banyak berinteraksi dengan negara-negara Barat, termasuk Amerika Serikat dan Eropa, meskipun secara geografis lebih dekat dengan negara-negara di kawasan selatan yang dikenal sebagai Global South.
Jika resmi bergabung, Indonesia diperkirakan akan terhindar dari isolasi negara-negara selatan. Yon juga menilai bahwa Indonesia akan memiliki daya tawar yang lebih kuat di mata dunia. Negara-negara Barat sering kali mengesampingkan negara-negara dengan ekonomi berkembang dan dari wilayah selatan. Pengamat hubungan internasional dari Universitas Padjadjaran, Teuku Rezasyah, juga berpendapat serupa. Dia bahkan menyebut bahwa Indonesia akan memiliki kekuatan lebih di organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Selama setahun terakhir, Indonesia kerap mengkritik Dewan Keamanan PBB karena dianggap gagal menjaga perdamaian dan stabilitas, terutama menyusul agresi Israel di Palestina. Bergabung dengan BRICS tidak hanya akan meningkatkan posisi Indonesia di PBB, tetapi juga memudahkan kerja sama dengan negara lain. Kerja sama strategis yang selama ini tertunda, seperti di bidang luar angkasa antara Indonesia dengan China dan Rusia, dapat lebih mudah terwujud.
Pengamat Hubungan Internasional dari Universitas Indonesia, Sya’roni Rofii, menyoroti keuntungan ekonomi yang dapat diperoleh Indonesia. “Keuntungan yang sudah pasti adalah akses investasi dan pasar,” ungkapnya. Negara-negara inisiator BRICS, seperti Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan, tengah mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat. Saat ini, BRICS memiliki 10 negara anggota, termasuk Mesir, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Ethiopia, dan Iran.
Bergabung dengan BRICS bisa memicu asumsi bahwa Indonesia berpihak kepada China dan Rusia, yang sering berselisih dengan Amerika Serikat dan sekutunya. Untuk menghindari pandangan tersebut, Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, menegaskan bahwa keinginan bergabung dengan BRICS sesuai dengan kebijakan politik Indonesia yang independen. Indonesia berusaha untuk aktif di semua forum ekonomi internasional.
Yon juga menilai bahwa langkah Indonesia bergabung dengan BRICS adalah untuk menyeimbangkan, bukan untuk membangun koalisi atau blok tertentu. Langkah ini bukan untuk terlibat dalam permusuhan atau persaingan global. Yon sepakat dengan Menlu Sugiono bahwa keputusan Indonesia bergabung dengan organisasi yang mayoritas anggotanya adalah negara berkembang merupakan upaya untuk “menjaga politik bebas aktif.”
Meskipun ada banyak keuntungan, para pengamat juga mencatat dampak negatif yang mungkin timbul jika Indonesia bergabung dengan BRICS. Dampak tersebut terkait dengan pandangan dan interaksi negara-negara Barat. Hubungan antara AS dan Rusia memanas setelah Presiden Vladimir Putin melancarkan invasi ke Ukraina, yang menyebabkan kedua negara saling embargo dan meluncurkan sanksi. Selain itu, hubungan AS dengan China sering meradang karena berbagai masalah, terutama Taiwan dan Laut China Selatan.
Yon memandang bahwa jika Indonesia resmi menjadi anggota BRICS, “tentu akan memengaruhi hubungan dengan AS.” Namun, selama Indonesia bisa menjaga jarak dengan China dan Rusia sebagai penggagas BRICS, dampak negatif dapat diminimalisir. Aturan-aturan dalam perdagangan atau aspek lain, seperti pembatasan pembelian senjata, bisa menjadi tantangan. Langkah yang lebih jauh bisa mengarah ke sanksi atau embargo senjata dari AS. Namun, Indonesia dapat terhindar dari sanksi jika menjaga hubungan baik dengan semua pihak.
