Jakarta – Dalam suasana yang penuh misteri, Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menggelar pertemuan tertutup dengan Badan Intelijen Negara (BIN) di Gedung Nusantara II MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta. Pertemuan ini menandai debut rapat untuk periode ini sekaligus pertemuan perdana dengan Kepala BIN yang baru, Letjen TNI (Purn) M. Herindra.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Akbarshah Fikarno Laksono, mengungkapkan bahwa pertemuan tertutup ini bertujuan untuk membahas agenda program 100 hari kerja pertama Kepala BIN serta persiapan pelaksanaan Pilkada serentak 2024. Namun, karena sifatnya yang tertutup, banyak detail pembahasan yang tidak dapat diungkapkan kepada media.
Dalam rapat yang mencakup bidang pertahanan, luar negeri, komunikasi dan informatika, serta intelijen ini, turut dibahas peta kerawanan Pilkada 2024 dan langkah mitigasi yang perlu dilakukan. Komisi I DPR RI juga menyatakan dukungannya kepada BIN dalam menjalankan fungsinya.
Dave juga mengakui bahwa rapat tersebut membahas kasus terbaru terkait judi online yang melibatkan oknum pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi). Sesuai dengan batasan otoritas yurisdiksi, BIN telah berkoordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Kemenkomdigi terkait kasus ini.
Anggota Komisi I dari fraksi Partai Gerindra, Ahmad Muzani, menambahkan bahwa salah satu topik pembahasan adalah pemetaan daerah yang berpotensi rawan konflik dan gangguan ketertiban umum dalam Pilkada 2024. Namun, ia enggan menyebutkan daerah-daerah yang berpotensi tersebut.
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI ini menekankan bahwa pengamanan saat Pilkada juga menjadi fokus kerja BIN dalam 100 hari pertama. Lembaganya bersama BIN akan memberikan dukungan untuk menyukseskan pengamanan Pilkada.
Muzani melanjutkan bahwa Kepala BIN, Herindra, akan berkoordinasi dengan lembaga negara lainnya seperti Polri dan TNI untuk memastikan keamanan dari berbagai gangguan menjelang dan setelah Pilkada.
Sebelumnya, Wakil Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Wamenko Polkam), Lodewijk Freidrich Paulus, telah meminta BIN untuk melakukan operasi intelijen secara terpadu. Operasi ini bertujuan menciptakan sistem peringatan dini terkait Pilkada serentak yang akan digelar pada 27 November mendatang.
Lodewijk juga menyoroti sejumlah daerah yang dinilai rawan menjelang Pilkada. Ia meminta setiap lembaga yang menangani Pilkada untuk memetakan daerah-daerah rawan konflik hingga berakhirnya perhelatan Pilkada. Kemenko Polkam membagi kawasan rawan tersebut menjadi tiga kategori: rawan rendah, rawan sedang, dan rawan tinggi, dengan perhatian yang berbeda-beda tergantung tingkat kerawanannya.
Sebagai contoh, di Papua terdapat empat provinsi yang masuk kategori rawan tinggi karena masih ada sejumlah masalah sosial, termasuk proyek food estate di Merauke yang sedang digalakkan pemerintah.
Selain pengamanan, Lodewijk juga meminta kementerian dan lembaga terkait untuk memonitor masalah lain seperti partisipasi masyarakat dalam Pilkada, pemberitaan media massa, hingga netralitas aparatur sipil negara (ASN), tentara, dan Polri. Menurut Lodewijk, Pilkada serentak 2024 merupakan program penting yang termasuk dalam delapan program cepat pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
