Jakarta – Dalam pusaran isu yang kian memanas, Budi Arie Setiadi, Menteri Koperasi, dengan tegas menyatakan kesiapannya untuk diperiksa oleh aparat kepolisian terkait kasus judi online yang tengah menjadi sorotan publik. Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika ini menegaskan bahwa dirinya tidak terlibat dalam kasus yang menyeret beberapa mantan bawahannya.
Sebagai Ketua Umum Projo, Budi Arie mengimbau masyarakat untuk bersabar dan membiarkan proses hukum berjalan sebagaimana mestinya. Ia menekankan pentingnya fokus pada pengembangan koperasi dan mendukung upaya pemberantasan judi online yang semakin marak.
Polda Metro Jaya telah menangkap 15 orang tersangka dalam kasus judi online, di mana 11 di antaranya adalah pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital. Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, lembaga ini dikenal sebagai Kementerian Komunikasi dan Informatika.
Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi, mengungkapkan bahwa pegawai Komdigi yang terlibat diduga menyalahgunakan wewenang dengan tidak memblokir situs judi online. Hal ini menjadi perhatian serius bagi pihak kepolisian dalam mengusut tuntas kasus tersebut.
Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Wira Satya Triputra, menyatakan bahwa pihaknya akan mendalami kemungkinan keterlibatan Budi Arie dalam kasus ini. Pernyataan ini disampaikan kepada wartawan di Polda Metro Jaya pada Selasa, 5 November 2024.
Selama menjabat sebagai Menkominfo, Budi Arie dikenal aktif dalam memberantas praktik judi online. Di bawah kepemimpinannya, Kementerian Kominfo telah memutus akses terhadap 3,8 juta konten bermuatan judi online sejak 17 Juli 2023 hingga 9 Oktober 2024. Selain itu, kementerian juga memblokir lebih dari 31.751 sisipan halaman judi pada situs lembaga pendidikan dan lebih dari 31.812 sisipan halaman judi pada lembaga pemerintahan.
Budi Arie pernah menginstruksikan seluruh Pejabat Tinggi Madya, Pejabat Tinggi Pratama, ASN, dan pegawai di unit serta satuan kerja di lingkungan Kemenkominfo untuk tidak berkomunikasi dengan pihak yang diduga terlibat dalam aktivitas judi online. Ia juga menegaskan agar jajarannya tidak melakukan kegiatan yang mendukung, memfasilitasi, atau mempermudah aktivitas terkait judi online dan/atau judi slot dalam bentuk apa pun.
