Jakarta – Dalam pusaran politik yang penuh intrik, Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, mengungkapkan adanya desakan dari pengurus daerah agar Presiden ke-7 Indonesia, Joko Widodo, bergabung dengan partai beringin. Namun, Bahlil menegaskan bahwa hingga saat ini, Jokowi belum menjadi bagian dari Partai Golkar. Meski demikian, pintu Golkar akan selalu terbuka lebar jika Jokowi memutuskan untuk bergabung.
Bahlil menyatakan bahwa Jokowi adalah sosok yang dihormati di kancah nasional. Oleh karena itu, apapun keputusan yang diambil oleh Jokowi nantinya, Partai Golkar akan menghormatinya. Isu mengenai kemungkinan Jokowi bergabung dengan Golkar bukanlah hal baru, namun hingga kini belum ada kepastian mengenai hal tersebut.
Bahlil Lahadalia menggantikan Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar pada pertengahan Agustus 2024. Selama ini, Bahlil sering disebut-sebut sebagai perpanjangan tangan Jokowi untuk merebut Partai Golkar, namun ia dengan tegas membantah tudingan tersebut.
Isu mengenai Jokowi dan putranya, Gibran Rakabuming Raka, yang akan bergabung dengan Partai Golkar kembali mencuat saat Ketua DPP Golkar, Dave Akbarshah Fikarno Laksono, menyatakan akan ada pengumuman mengejutkan dalam jumpa pers partai. Namun, konferensi pers tersebut ditunda hingga sore hari pukul 16.30 WIB.
Sebelumnya, Jokowi merupakan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Namanya mulai dikenal publik ketika PDIP mengusung mantan Walikota Solo tersebut dalam Pilkada Jakarta pada tahun 2012. Setelah dua tahun menjabat sebagai gubernur Jakarta, PDIP kembali mengusung Jokowi dalam Pemilihan Presiden 2014, di mana ia terpilih bersama Jusuf Kalla setelah mengalahkan pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa.
PDIP kembali mengusung Jokowi untuk periode kedua, namun hubungan antara Jokowi dan partai tersebut merenggang menjelang Pilpres 2024. Jokowi menyatakan dukungannya kepada pasangan Prabowo Subianto dan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, sementara PDIP mengusung Ganjar Pranowo dan Mahfud Md.
Jokowi juga ditengarai terlibat dalam proses pencalonan putranya sebagai calon wakil presiden melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90, yang mengatur batas usia pencalonan capres-cawapres. Putusan ini dibuat ketika MK diketuai oleh Anwar Usman, yang merupakan ipar Jokowi sekaligus paman Gibran. Kontroversi semakin memanas ketika Majelis Kehormatan MK memutuskan bahwa Anwar melakukan pelanggaran etik berat terkait putusan tersebut.
