Jakarta – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, telah resmi menerima surat keputusan (SK) kepengurusan partai untuk periode 2024-2029 dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum). Dengan diterimanya SK ini, Partai Golkar kini memiliki struktur kepengurusan yang lengkap dan sah.
Supratman, yang bertanggung jawab atas verifikasi kepengurusan partai politik, menjelaskan bahwa penerbitan SK baru merupakan kewajiban setelah kepengurusan dinyatakan lengkap. Proses ini penting untuk memastikan bahwa semua elemen dalam partai telah terstruktur dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Dalam acara penyerahan SK tersebut, Bahlil Lahadalia hadir bersama Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Adies Kadir, serta didampingi oleh Sekretaris Jenderal dan Bendahara DPP Partai Golkar. Kehadiran para petinggi partai ini menunjukkan komitmen Golkar untuk menjalankan roda organisasi dengan lebih terstruktur dan profesional.
Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa penyerahan SK dari Kemenkum ini menandai dimulainya babak baru bagi Partai Golkar. Dengan kepengurusan yang kini berjumlah 159 orang, Golkar siap menghadapi tantangan politik ke depan dengan lebih solid dan terarah. Bahlil menekankan pentingnya sinergi dan kerja sama antar pengurus untuk mencapai tujuan partai.
