Jakarta – Dalam sebuah pernyataan yang mengejutkan, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa ancaman perubahan iklim global menjadi salah satu alasan utama di balik keputusan pemerintah untuk memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur.
Prabowo menyoroti ancaman nyata dari kenaikan permukaan laut yang mulai menenggelamkan sebagian wilayah pesisir di Indonesia, termasuk pantai Utara Jawa yang mengalami kenaikan permukaan laut hingga lima sentimeter per tahun.
Kondisi ini mengakibatkan hilangnya ratusan ribu hektar lahan produktif, yang berdampak langsung pada kehidupan petani dan nelayan yang kini menghadapi kesulitan.
Dalam sesi ketiga KTT G20 yang bertemakan “Pembangunan Berkelanjutan dan Transisi Energi”, Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo menekankan pentingnya kolaborasi global untuk mengatasi tantangan kemiskinan, kelaparan, dan perubahan iklim.
Ia juga menyoroti Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan transisi energi hijau sebagai langkah penting menuju masa depan yang lebih berkelanjutan.
Indonesia, menurut Prabowo, memiliki visi besar untuk mencapai net zero emission sebelum tahun 2050 melalui berbagai upaya, termasuk peningkatan penggunaan biodiesel dan konversi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) ke energi baru terbarukan.
Dalam pidato yang sama, Prabowo mengumumkan bahwa Indonesia menyumbang US$30 juta atau sekitar Rp 477 miliar kepada Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).
Dukungan ini merupakan bagian dari komitmen Indonesia untuk mendukung kerja-kerja WHO, salah satu badan Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB). Prabowo juga mengajak negara-negara G20 untuk terus memberikan dampak positif bagi dunia.
Pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur, yang dikenal sebagai Ibu Kota Nusantara, dieksekusi pada periode kedua pemerintahan presiden ke-7 Joko Widodo.
Proyek ini sebelumnya dinilai oleh para pengamat sebagai mega proyek yang berpotensi membebani anggaran negara. Aktivis lingkungan juga telah menyuarakan kekhawatiran mereka terkait dampak pembangunan dan potensi penggusuran lahan.
Salah satu kritik datang dari Forest Watch Indonesia (FWI). Manajer Kampanye dan Intervensi FWI, Anggi Putra Prayoga, menyatakan bahwa penggeseran masyarakat adat terjadi di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN.
Di Desa Bukit Harapan, yang kini menjadi kawasan pusat pemerintahan IKN, warga sudah tidak bisa tinggal atau membangun rumah.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto mengarahkan agar pembangunan difokuskan pada penyelesaian pusat pemerintahan atau pusat politik.
Target ini harus selesai dalam empat tahun. Pemerintah Prabowo, menurut AHY, akan menyelesaikan pembangunan infrastruktur untuk lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, termasuk fasilitas pendukung perumahan untuk aparatur sipil negara (ASN).
