Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Nazarudin Dek Gam, memberikan respons tegas terhadap usulan yang menginginkan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) berada di bawah naungan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Dek Gam menilai usulan tersebut sebagai pengkhianatan terhadap semangat reformasi yang telah diperjuangkan dengan susah payah.
Dek Gam menegaskan bahwa Polri telah menunjukkan kinerja yang sangat baik sejak berdiri sebagai lembaga independen. Ia menyebutkan bahwa Polri secara konsisten masuk dalam tiga besar lembaga yang paling dipercaya oleh masyarakat dalam hal pelayanan publik, berdasarkan berbagai survei yang dilakukan.
Sebagai Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) RI, Dek Gam juga menyoroti peran penting Polri dalam memastikan keamanan selama pelaksanaan Pilkada serentak 2024. Ia menilai bahwa Polri telah bekerja dengan sangat baik dalam menjaga stabilitas dan keamanan selama proses pemilihan berlangsung.
Sejalan dengan Dek Gam, Sekretaris Jenderal PAN, Eko Hedro Purnomo yang lebih dikenal sebagai Eko Patrio, juga menyatakan penolakannya terhadap usulan tersebut. Eko menegaskan bahwa PAN menolak jika Polri ditempatkan di bawah TNI atau Kemendagri, karena Polri dan TNI memiliki mekanisme hukum yang berbeda.
Eko Patrio menekankan bahwa Polri seharusnya tetap bertanggung jawab langsung kepada presiden. Menurutnya, institusi TNI dan Polri harus sama-sama diperkuat, bukan justru ditempatkan di bawah kementerian tertentu yang dapat mengurangi independensi dan efektivitas kinerjanya.
