Jakarta – Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menekankan akan memberikan pendampingan hukum untuk akademisi Connie Rahakundini Bakrie. Connie dijadwalkan untuk memenuhi panggilan dari Polda Metro Jaya pada Selasa (2/12) terkait kasus yang mencuat pada Maret 2024 lalu.
Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Ronny Talapessy, mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengetahui rencana pemanggilan tersebut. Menurut Ronny, pemanggilan ini diduga berkaitan dengan sikap politik Connie yang disampaikan dalam podcast “Akbar Faizal Uncensored”.
Ronny Talapessy menegaskan bahwa Tim Hukum PDIP siap mendampingi Connie jika ia dipanggil ke Polda Metro Jaya. PDIP mencurigai bahwa pemanggilan ini merupakan bentuk kriminalisasi terhadap Connie, mengingat kasus yang diangkat adalah kasus lama.
Pada bulan Maret lalu, Connie dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh beberapa pihak terkait pernyataannya yang menyebutkan bahwa polisi memiliki akses terhadap Sirekap. Sirekap, atau Sistem Informasi Rekapitulasi, adalah aplikasi yang menampilkan agregat perhitungan suara Pemilu 2024 dari seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS).
Polda Metro Jaya menerima dua laporan mengenai pernyataan Connie pada 20 Maret. Laporan tersebut terdaftar dengan nomor LP/B/1585/III/2024/SPKT/PMJ dan LP/B/1586/III/2024/SPKT/PMJ, keduanya tertanggal 20 Maret 2024.
Menanggapi laporan tersebut, Connie Rahakundini Bakrie kemudian membuat klarifikasi melalui unggahan di akun Instagram pribadinya. Dalam klarifikasinya, Connie menyebut bahwa mantan Wakapolri Komjen Oegroseno sempat memberikan pernyataan terkait Pilpres 2024 dalam sebuah pertemuan buka puasa bersama.
Connie mengakui bahwa dirinya telah salah memahami pernyataan yang disampaikan oleh Oegroseno dan menyampaikan permohonan maaf atas kesalahpahaman tersebut.
