Washington DC – Keputusan Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, untuk memberikan grasi kepada putranya, Hunter Biden, di penghujung masa jabatannya telah menimbulkan badai kritik yang tajam. Kritik ini tidak hanya datang dari Partai Republik, tetapi juga dari Partai Demokrat yang merupakan partai pendukungnya. Langkah ini dianggap oleh banyak pihak sebagai preseden buruk yang dapat merusak kepercayaan terhadap sistem peradilan AS.
Sejumlah anggota parlemen dan senator dari Partai Demokrat menyatakan bahwa tindakan Biden ini menimbulkan keraguan terhadap integritas sistem peradilan AS. Mereka berusaha mempertahankan sistem tersebut dari serangan Presiden terpilih Donald Trump, yang akan menjabat tahun depan. Biden mengumumkan pada Minggu (1/12) bahwa ia telah menandatangani surat pengampunan tanpa syarat untuk Hunter. Biden berargumen bahwa putranya telah menjadi target penuntutan yang tidak adil oleh lawan-lawan politiknya.
Gedung Putih, dalam pernyataan pada Senin (2/12), membela keputusan Biden dengan menyatakan bahwa sang Presiden khawatir lawan-lawan politiknya akan terus mempersekusi Hunter di masa depan. Meskipun banyak sekutu politik Biden yang bersimpati dengan keinginannya untuk membantu putranya, mereka tidak dapat mendukung tindakan tersebut. Partai Demokrat masih merasakan dampak kekalahan calon presiden mereka, Kamala Harris, dalam pemilihan presiden November lalu. Beberapa pihak menyalahkan Biden atas keputusannya untuk tetap mencalonkan diri meskipun ada kekhawatiran tentang usianya yang sudah 82 tahun, meskipun akhirnya ia mundur dari pencalonan.
Donald Trump, yang memenangkan pemilihan presiden AS dan akan kembali ke Gedung Putih awal tahun depan, selama beberapa tahun terakhir telah mengecam sistem peradilan pidana AS sebagai institusi korup yang digunakan oleh Partai Demokrat untuk menyerangnya. Trump sendiri menjadi Presiden AS pertama yang divonis bersalah atas tindak kejahatan pada awal tahun ini, terkait dakwaan memalsukan dokumen untuk menutupi pembayaran uang tutup mulut kepada seorang bintang porno menjelang pemilu tahun 2016. Kini, dia berupaya membatalkan vonis tersebut.
Trump juga menghadapi serangkaian dakwaan pidana federal dan negara bagian atas perannya dalam upaya membatalkan hasil pemilu tahun 2020 dan serangan terhadap Gedung Capitol AS pada 6 Januari 2021. Dakwaan federal dalam kasus ini telah digugurkan, dan kasus di negara bagian Georgia kemungkinan tidak akan dilanjutkan. Partai Demokrat selama ini dikenal sebagai pembela utama dalam memperjuangkan keadilan dan kredibilitas dalam kasus-kasus pidana tersebut. Namun, banyak yang khawatir bahwa pengampunan Biden akan memperkeruh suasana politik dan merusak pembelaan partai sebelumnya.
Anggota Kongres AS dari Partai Demokrat, Greg Stanton, yang mewakili negara bagian Arizona, menyatakan bahwa meskipun ia menghormati Biden, ia menganggap keputusan untuk memberikan pengampunan kepada putranya sebagai langkah yang buruk. Pembelaan untuk Biden datang dari mantan Jaksa Agung AS Eric Holder, yang menjabat pada era Presiden Barack Obama. Holder, dalam pernyataannya melalui media sosial X, menyatakan bahwa tidak ada jaksa AS yang akan menjeratkan dakwaan semacam itu terhadap Hunter mengingat fakta-fakta yang ada.
