Oleh : Popy Anjela, Rahmat Novan Nurzaman
Dosen : Dr. Kasman Karimi, S.E.,M.Si
Program Studi Ekonomi Pembangunan
Universitas Bung Hatta
Pajak adalah salah satu instrumen utama yang digunakan oleh negara untuk membiayai berbagai program pembangunan, baik itu infrastruktur, layanan publik, hingga kesejahteraan sosial. Dalam teori ekonomi, pajak sering kali dianggap sebagai alat pemerataan yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi. Namun, pertanyaan yang sering muncul adalah apakah rakyat kecil—mereka yang berpenghasilan rendah—benar-benar merasakan manfaat dari pajak yang mereka bayarkan. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu melihat lebih dalam bagaimana pajak bekerja, siapa yang diuntungkan, dan apa tantangan yang ada dalam sistem perpajakan saat ini.
Pajak Sebagai Alat Pemerataan Ekonomi
Secara umum, pajak dapat menjadi alat pemerataan ekonomi apabila sistem perpajakan yang diterapkan bersifat progresif, yakni semakin tinggi pendapatan seseorang, semakin besar pula pajak yang dikenakan. Dalam konteks ini, orang-orang yang lebih mampu akan membayar pajak lebih banyak, sementara mereka yang berpendapatan rendah akan dibebani lebih sedikit atau bahkan dibebaskan dari kewajiban pajak. Selain itu, dana yang terkumpul dari pajak ini kemudian digunakan untuk mendanai berbagai program sosial yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat kecil, seperti pendidikan, kesehatan, subsidi pangan, dan bantuan sosial lainnya.
Beberapa negara, termasuk Indonesia, telah mengimplementasikan sistem pajak progresif dengan tujuan pemerataan. Pajak penghasilan (PPh) progresif adalah salah satu contoh di mana tarif pajak meningkat seiring dengan peningkatan pendapatan. Selain itu, pemerintah juga memberikan insentif pajak atau pengurangan pajak bagi kelompok masyarakat tertentu, seperti pengurangan pajak bagi warga berpenghasilan rendah atau yang terlibat dalam sektor ekonomi informal.
Manfaat Pajak Bagi Rakyat Kecil
Manfaat yang diharapkan dari pajak bagi rakyat kecil adalah distribusi sumber daya yang lebih adil. Dana yang terkumpul dari pajak digunakan untuk membiayai program-program kesejahteraan yang langsung berdampak pada kehidupan sehari-hari masyarakat berpenghasilan rendah. Beberapa manfaat nyata yang seharusnya dirasakan oleh rakyat kecil antara lain:
- Akses ke Layanan Kesehatan yang Lebih Baik: Pemerintah menggunakan pajak untuk membiayai rumah sakit, puskesmas, dan program kesehatan lainnya yang penting bagi masyarakat miskin. Di Indonesia, program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah contoh bagaimana pajak digunakan untuk memberikan akses layanan kesehatan kepada semua lapisan masyarakat, termasuk mereka yang tidak mampu membayar biaya pengobatan.
- Pendidikan yang Lebih Terjangkau: Pajak juga digunakan untuk membiayai pendidikan dasar dan menengah yang harusnya dapat diakses oleh semua anak, terlepas dari status sosial-ekonomi orang tua mereka. Beberapa program beasiswa dan bantuan pendidikan lainnya sering kali didanai melalui pajak.
- Bantuan Sosial dan Subsidi: Pajak juga digunakan untuk membiayai berbagai program bantuan sosial bagi kelompok miskin, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), subsidi energi, dan bantuan pangan. Program-program ini diharapkan dapat meringankan beban hidup rakyat kecil, terutama di masa-masa sulit, seperti krisis ekonomi atau kenaikan harga barang.
- Infrastruktur dan Akses Ekonomi: Infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan pasokan air bersih sering kali dibiayai dengan pajak yang dibayar oleh seluruh masyarakat, termasuk rakyat kecil. Akses yang lebih baik terhadap infrastruktur ini membuka peluang bagi masyarakat miskin untuk meningkatkan taraf hidup mereka melalui peningkatan mobilitas dan akses ke pasar.
Tantangan dalam Mencapai Pemerataan
Meskipun pajak memiliki potensi besar untuk digunakan sebagai alat pemerataan, kenyataannya masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Salah satu masalah utama adalah sistem pajak yang regresif. Di banyak negara, termasuk Indonesia, meskipun ada upaya untuk membuat sistem pajak progresif, beban pajak sering kali tetap terasa berat bagi rakyat kecil. Pajak yang dikenakan pada barang-barang konsumsi, seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN), misalnya, cenderung lebih banyak membebani masyarakat berpendapatan rendah, karena mereka menghabiskan sebagian besar penghasilannya untuk kebutuhan dasar.
Di sisi lain, meskipun dana yang terkumpul dari pajak sering kali digunakan untuk mendanai program kesejahteraan, tidak jarang dana tersebut juga terbagi dengan cara yang tidak sepenuhnya adil. Ketimpangan dalam distribusi anggaran daerah, ketidakefektifan dalam penyaluran bantuan sosial, serta adanya praktik korupsi dalam pengelolaan dana negara sering kali menghalangi rakyat kecil untuk mendapatkan manfaat secara maksimal. Banyak program bantuan sosial yang tidak tepat sasaran, atau bantuan yang diberikan tidak cukup untuk mengangkat mereka dari kemiskinan.
Solusi untuk Memperbaiki Sistem Pajak
Untuk memastikan pajak benar-benar menjadi alat pemerataan yang efektif, beberapa langkah perlu diambil. Salah satunya adalah penataan sistem pajak yang lebih adil dan progresif, dengan menurunkan atau menghilangkan pajak atas barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rakyat kecil, serta meningkatkan pajak terhadap kelompok berpendapatan tinggi dan perusahaan besar.
Selain itu, efisiensi dalam distribusi bantuan sosial harus menjadi prioritas. Pemerintah harus memastikan bahwa dana yang dikumpulkan dari pajak benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan. Reformasi dalam administrasi perpajakan dan pengawasan yang lebih ketat terhadap penggunaan anggaran negara juga penting untuk mengurangi kebocoran dan penyalahgunaan dana.
Pajak memiliki potensi besar untuk digunakan sebagai alat pemerataan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat kecil, tetapi hanya jika sistem perpajakan yang diterapkan adil dan efektif. Rakyat kecil memang dapat memperoleh manfaat dari pajak yang dibayarkan, melalui layanan kesehatan, pendidikan, dan berbagai program sosial lainnya. Namun, untuk memastikan manfaat ini benar-benar dirasakan oleh mereka yang membutuhkan, penting untuk melakukan reformasi dalam sistem pajak dan distribusi bantuan sosial. Hanya dengan cara ini, pajak dapat benar-benar berfungsi sebagai alat pemerataan yang adil dan bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.
