Jakarta, – Dalam sebuah pernyataan yang menggugah perhatian, Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Mari Elka Pangestu, mengungkapkan bahwa pihaknya sempat memberikan peringatan kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai kebijakan peningkatan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% yang diterapkan pada semua barang dan jasa. Menurut Mari, kebijakan ini berpotensi melemahkan ekonomi masyarakat secara keseluruhan.
Mari Elka Pangestu menjelaskan bahwa berdasarkan kajian yang dilakukan oleh DEN, daya beli masyarakat saat itu memang berada dalam kondisi lemah dan belum siap menghadapi kenaikan PPN menjadi 12% untuk seluruh barang dan jasa. “Kami berada dalam posisi untuk melakukan analisis dan memberikan rekomendasi. Pada saat itu, analisis kami menunjukkan bahwa daya beli masyarakat memang lemah. Kami khawatir hal ini akan memperlambat pertumbuhan ekonomi,” ungkap Mari di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Selasa (7/1/2025).
Setelah mempertimbangkan berbagai faktor, pemerintah akhirnya memutuskan untuk menerapkan tarif PPN 12% hanya pada barang-barang mewah. Namun, DEN tetap menekankan pentingnya adanya stimulus ekonomi untuk menjaga stabilitas, terutama bagi kelas menengah.
DEN mengusulkan agar stimulus ekonomi tidak hanya diberikan dalam bentuk bantuan tunai langsung kepada kelompok miskin, tetapi juga harus ada insentif yang ditujukan untuk kelas menengah. Salah satu usulan yang diajukan adalah pemberian diskon tarif listrik sebesar 50%. “Stimulus tidak bisa hanya berupa bantuan tunai langsung, tetapi juga harus menyasar kelas menengah. Oleh karena itu, salah satu usulan kami adalah diskon listrik 50% yang ditargetkan untuk kelas menengah. Kami mengusulkan stimulus ini untuk mempertimbangkan dampak kenaikan PPN terhadap daya beli masyarakat,” jelas Mari.
Dengan adanya usulan ini, diharapkan pemerintah dapat mempertimbangkan langkah-langkah yang lebih komprehensif untuk menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat. Kebijakan yang tepat dan terukur sangat diperlukan agar pertumbuhan ekonomi dapat terus berlanjut tanpa mengorbankan kesejahteraan masyarakat.
