HALUAN.CO — Senin (21/7/2025), ribuan pengemudi ojek daring, taksi online, dan kurir dari berbagai kota di Tanah Air akan menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di depan Istana Merdeka, Jakarta. Gerakan ini juga dibarengi dengan aksi “off bid”, yaitu penolakan menerima pesanan, sebagai bentuk kekecewaan terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak pada nasib para pengemudi.
Ketua Umum Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono, menjelaskan bahwa aksi yang dinamakan “Aksi 217” ini akan diikuti sekitar 50.000 pengemudi dari beragam platform digital.
“Kami mengimbau masyarakat untuk menyesuaikan kebutuhan transportasi pada Senin, karena sebagian besar pengemudi dan kurir online akan melakukan mogok massal,” ujar Igun dalam keterangan tertulisnya, Minggu (20/7/2025).
Aksi ini lahir dari ketidakpuasan terhadap sikap pemerintah, terutama Kementerian Perhubungan, yang dianggap terlalu pasif dalam merespons tuntutan para pengemudi. Igun mengkritik lemahnya peran negara dalam mengontrol perusahaan aplikator yang dinilai terlalu dominan dalam mengatur sistem kerja para mitra.
Kebijakan potongan komisi hingga 15 persen dari penghasilan driver menjadi salah satu pemicu utama, karena dianggap mengurangi kesejahteraan pengemudi.
“Patut dipertanyakan, apakah pemerintah saat ini pro kepada rakyat atau justru lebih condong berpihak kepada pebisnis aplikator,” kata Igun.
Isi Tuntutan Aksi 217:
- Pembentukan Regulasi Khusus Transportasi Online
Mendesak Presiden mengeluarkan UU atau Perppu untuk mengatur sektor transportasi berbasis aplikasi secara komprehensif. - Proporsi Komisi 90% untuk Driver, 10% untuk Aplikator
Tuntutan ini dimaksudkan agar pembagian pendapatan lebih adil dan mengutamakan kesejahteraan mitra. - Aturan Tarif Layanan Logistik dan Makanan
Pemerintah diminta merancang tarif resmi demi menjaga penghasilan driver dari ketidakpastian harga. - Audit Menyeluruh terhadap Aplikator
Didorong agar dilakukan audit independen guna mengungkap praktik tidak adil atau manipulatif dari pihak aplikator. - Peniadaan Sistem yang Memberatkan Driver
Mendesak penghapusan sistem dan fitur seperti tarif murah (argo goceng), slot order, hub, multi-order, serta sistem member berbayar.
Igun menekankan bahwa aksi ini bisa berlanjut bila tidak ada tanggapan serius dari pemerintah.
“Selama Menteri Perhubungan dan Presiden tidak menanggapi lima tuntutan ini, maka Aksi 217 bukan yang terakhir,” tegasnya.