Haluan.co – Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin menyarankan menteri BUMN sekaligus Ketua umum PSSI Erick Thohir untuk melepaskan salah satu dari dua jabatan penting yang diembannya saat ini.
Hal ini disampaikan Sultan setelah Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan pemeriksaaan terhadap sejumlah bos di PT Waskita Karya (Persero) Tbk dan PT Waskita Beton Precast Tbk terkait kasus dugaan korupsi berupa penyimpangan penggunaan fasilitas pembiayaan dari beberapa bank.
“Kami sangat mengakui kemampuan dan kapasitas beliau sebagai Menteri muda yang cakap dengan reputasi yang mentereng. Namun situasi internal masing-masing lembaga yang dipimpinnya saat ini membutuhkan atensi serius dari beliau”, ujar Sultan melalui keterangan resminya pada Jum’at (05/05).
Bagi Sultan, Erick Thohir merupakan senior dan sahabat yang dikenal multitalenta dan sangat menginspirasi.
Sehingga saran yang saya sampaikan adalah wujud perhatian di samping merupakan tanggung jawab konstitusional kami sebagai anggota parlemen.
“Tidak ada tendensi apapun atas saran ini. Kami hanya ingin pejabat eksekutif untuk fokus menyelesaikan tugas pokoknya pada satu lembaga negara yang sifatnya strategis dan berdampak luas bagi masyarakat”, tegas mantan ketua HIPMI Bengkulu itu.
Menurut Sultan, sejauh ini Erick Thohir sudah bekerja maksimal dalam melakukan pembaharuan sistem dan manajemen BUMN secara mendasar.
Bangsa ini menjadi saksi betapa beliau telah mendedikasikan waktu dan etos kerjanya dalam event-event besar berskala internasional selama ini.
“Tapi sebagai manusia biasa, kita semua tentu memiliki keterbatasan dalam menjalankan banyak aktivitas kenegaraan yang berdampak besar dalam satu waktu. Lebih adil jika pekerjaan besar dari dua lembaga yang sedang menjadi sorotan publik itu tidak diserahkan kepada hanya satu figur saja”, tutupnya.
Diketahui, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengakui bahwa di perusahaan-perusahaan pelat merah tertentu, direksi BUMN seolah membuat ‘kerajaan-kerajaan’ sendiri.
Hal itu cukup menghambat program percepatan kinerja BUMN secara keseluruhan.
Keberadaan ‘raja-raja’ tersebut tampak saat Erick ingin melakukan merger beberapa perusahaan BUMN.
Menurutnya, ada direksi yang ribut sendiri karena takut posisi terancam.***
