Jakarta – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengungkapkan bahwa akses masyarakat ke aplikasi atau situs judi online mengalami penurunan yang signifikan pada Juli 2024. Berdasarkan data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), akses ke judi online bulan lalu menurun sampai 50 persen.
Dalam kesempatan itu, Budi menekankan bahwa pihaknya telah mewajibkan seluruh Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) untuk menandatangani pakta integritas anti judi online. Ia mengungkapkan bahwa surat telah dikirimkan kepada 11.693 PSE yang mencakup 18.230 sistem elektronik.
Budi juga menegaskan bahwa PSE pada lingkup privat yang tidak mematuhi norma-norma dalam peraturan perundang-undangan akan dijatuhi sanksi sesuai prosedur dalam regulasi terkait. Kominfo, melalui laman resminya, menyatakan bahwa pakta integritas ini akan disiapkan pada akun pendaftaran PSE privat. Seluruh PSE diwajibkan menandatangani pakta integritas itu, jika tidak, Menkominfo akan menarik tanda daftar PSE mereka.
Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang PSE Lingkup Privat, PSE diwajibkan melaksanakan pendaftaran dan memastikan keamanan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan PM 5/2020 Pasal 7, PSE privat yang tidak melakukan pendaftaran akan diberikan sanksi administrasi berupa pemutusan akses terhadap Sistem Elektronik (access blocking).
Rizal Ramadhani, Deputi Komisioner Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan Perlindungan Konsumen OJK, menyatakan bahwa pihaknya telah memblokir ribuan rekening yang terindikasi terlibat dalam judi online. Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memberantas aktivitas judi online yang merugikan masyarakat.
