Jakarta – Bagi masyarakat Turki, konflik yang kembali berkobar di Suriah bukanlah hal yang mengejutkan. Selama lebih dari dua bulan terakhir, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan bersama sekutu sayap kanannya, Devlet Bahceli, hampir secara eksklusif membahas peralihan kekuasaan di Timur Tengah dan dampak negatifnya bagi Ankara.
Salah satu kekhawatiran utama Turki adalah potensi perubahan yang dapat menguntungkan kelompok Kurdi di Suriah. Sejak terjadinya perang saudara di negara tersebut, kelompok Kurdi sudah menguasai wilayah timur laut Rojava dan mendirikan pemerintahan otonom. Situasi ini telah lama menjadi duri dalam daging bagi Turki.
Penguasa Suriah, Bashar al-Assad, saat ini berada dalam posisi yang relatif lemah. Dukungan utama dari luar negeri, seperti Rusia, Iran, dan Hizbullah di Lebanon, sedang menghadapi tekanan. Rusia kini harus memusatkan perhatian ke Ukraina untuk mencegah pasukan Ukraina merebut lebih banyak wilayah di Kursk. Sementara itu, Hizbullah dan Iran juga melemah akibat serangan-serangan Israel.
Di sisi lain, posisi Amerika Serikat di bawah pemerintahan Donald Trump yang akan datang masih belum pasti. Apakah Trump akan menarik pasukan AS dari Irak dan Suriah sesuai dengan mottonya “America first” masih menjadi tanda tanya besar.
Para pemberontak Suriah memanfaatkan situasi ini dan pada 27 November lalu melancarkan serangan besar-besaran. Dalam hitungan hari, mereka berhasil menaklukkan Aleppo, kota terbesar kedua di Suriah, dan memaksa pasukan pemerintah Assad mundur hampir tanpa perlawanan. Mereka kini bergerak menguasai kota-kota tetangga lainnya, dipimpin oleh milisi Islam Hayat Tahrir al-Sham (HTS), yang sebelumnya merupakan cabang regional Al-Qaeda.
Pakar Timur Tengah, Michael Lders, mengungkapkan kepada radio Deutschlandfunk bahwa Turki mengetahui rencana serangan tersebut dan bahkan mendukungnya secara militer. Sejak awal pecahnya perang saudara di Suriah, Turki telah memihak pemberontak dan memutuskan hubungan diplomatik dengan Damaskus. Namun, belakangan ini, Erdogan mencoba memulihkan komunikasi, meski Assad menolak upaya tersebut dan menuntut penarikan pasukan Turki dari Suriah utara sebagai syarat normalisasi hubungan.
Turki menolak tuntutan Assad, dengan alasan bahwa wilayah perbatasan Suriah-Turki yang dikuasai militer Turki bersama milisi Tentara Nasional Suriah (SNA) berfungsi sebagai “zona keamanan”. Tujuan utama Turki adalah menguasai atau menggulingkan pemerintahan otonomi Kurdi di timur laut Rojava, yang dikuasai oleh Partai Persatuan Demokratik (PYD), yang dianggap Turki sebagai cabang dari Partai Pekerja Kurdistan (PKK), kelompok yang dikategorikan sebagai teroris oleh Turki.
Selain mendukung SNA, Turki juga mendukung milisi jihadis HTS, kelompok utama yang melakukan serangan ke Aleppo dan kini menguasai kawasan tersebut. Namun, pihak Ankara telah membantah terlibat dalam perkembangan yang terjadi saat ini di Suriah.
Turki telah menampung pengungsi yang berjumlah setidaknya 3,5 juta dari negara Suriah sejak terjadinya peristiwa perang saudara. Erdogan berencana mengirim Kembali sebanyak mungkin pengungsi ke negara asalnya Suriah dan karena itu memerlukan zona penyangga yang aman di utara Suriah. Baru-baru ini, Erdogan kembali menegaskan rencananya untuk menguasai wilayah selebar 30 hingga 40 kilometer di Suriah utara.
