Jakarta – Mantan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Amien Rais mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi pemilihan presiden saat ini. Menurutnya, hanya pihak yang memiliki banyak uang yang bisa memenangkan pemilihan presiden. Oleh karena itu, Amien mendukung usulan agar pemilihan presiden dikembalikan ke tangan MPR.
“Kalau kita lihat seperti sekarang ini, artinya yang punya duit bergepok-gepok itu yang akan memenangi presiden, sementara yang tidak punya apa-apa juga akan gigit jari. Nah jadi tentu dipertimbangkan ya. Mungkin pikiran Pak La Nyalla ini yang seperti saya belum tentu menang juga. Tapi mari kita musyawarahkan. Jadi tidak mesti kita pasti menang. Veni, vidi, vici belum tentu,” ujar Amien usai bertemu Ketua DPD La Nyalla di Gedung DPD, Senayan, Jakarta, Senin (24/6/2024).
Amien Rais juga menyoroti rendahnya tingkat pendidikan masyarakat Indonesia. Menurutnya, mayoritas masyarakat hanya lulus SD dan SMP, bahkan banyak yang tidak pernah merasakan bangku pendidikan. Hal ini membuat mereka mudah dipengaruhi dan dibeli dengan uang.
“Nah kita bayangkan, kalau negara yang kita cintai ini di lapisan bawah yang banyak ini belum cukup terpelajar, itu namanya gampang dibelak-belokan, apalagi dibeli dengan ya segepok rupiah lah,” tutur dia.
Untuk menghindari politik uang, Amien setuju jika presiden kembali dipilih melalui MPR. Menurutnya, mengawasi anggota MPR yang hanya berjumlah ratusan jauh lebih mudah ketimbang harus mengawasi ratusan juta rakyat.
“Mengawasi beberapa ratus anggota MPR jauh lebih mudah. Apalagi saya diberi tahu sekarang negara itu punya alat, begitu si fulan itu dibidik, maka seluruh tingkah lakunya itu akan ketahuan, kalau ada anggota MPR yang kemudian main-main,” ujar Amien.
Sebelumnya, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, AA La Nyalla Mahmud Mattalitti, mengklaim bahwa semua partai politik telah menyetujui pengembalian Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 ke naskah asli. UUD 1945 yang saat ini berlaku merupakan hasil amendemen pasca Reformasi 1998. La Nyalla mengatakan, pihaknya membangun komunikasi dengan semua pimpinan partai politik, termasuk PDI-P, untuk mengembalikan UUD 1945 ke sebelum amendemen.
“Ya pastilah (komunikasi dengan PDI-P). Kan pasti semua ada, karena semua partai sudah setuju,” kata La Nyalla saat ditemui di Senayan, Jakarta, Minggu (23/6/2024).
La Nyalla menyebut, saat ini pengembalian UUD 1945 ke naskah asli menjadi pembahasan internal partai politik. Hal ini menunjukkan bahwa ada keseriusan dari berbagai pihak untuk mengembalikan sistem pemilihan presiden ke tangan MPR, demi menghindari pengaruh uang dalam politik.
