Pagu anggaran untuk program makan siang gratis sebesar Rp 71 triliun telah resmi masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Hal ini disampaikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani, dalam konferensi pers yang diadakan di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada 24 Juni 2024 lalu.
Angka tersebut merupakan hasil koordinasi antara pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan tim sinkronisasi dari presiden terpilih, Prabowo Subianto. Dalam kesepakatan tersebut, program makan siang gratis, yang kini disebut makan bergizi gratis, akan dilaksanakan secara bertahap.
Sri Mulyani menjelaskan bahwa pelaksanaan bertahap ini dilakukan untuk menghindari beban berlebih pada pos belanja APBN. Berdasarkan keputusan ini, perhitungan anggaran makan bergizi gratis antara pemerintah dan tim Prabowo berbeda.
Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Budiman Sudjatmiko, menyatakan bahwa program ini membutuhkan biaya sebesar Rp 100-120 triliun untuk tahun pertama. Selain itu, Budiman juga menyebut bahwa anggaran untuk program makan bergizi gratis ini tidak hanya berasal dari APBN, tetapi juga berkolaborasi dengan industri pangan dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pangan. Kedua sektor tersebut ditargetkan untuk membiayai 40-50 persen dari kebutuhan modal produksi pangan. Dengan anggaran yang lebih kecil tersebut, kemungkinan harga makanan bergizi untuk tiap anak akan mengalami penurunan.
Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, sebelumnya menyebut bahwa harga makanan bergizi tiap anak sebesar Rp 15 ribu per hari. Namun, harga tersebut belum termasuk susu. Kini, Airlangga mengubah harga makanan tiap anak dengan alasan bahwa program ini dilakukan secara fleksibel. Dia menyatakan bahwa program ini akan dilaksanakan dengan melihat anggaran yang dialokasikan dalam APBN.
Ekonom Verdhana Sekuritas, Heriyanto Irawan, menyampaikan bahwa terbatasnya anggaran dan perubahan penggunaannya mengakibatkan harga makanan untuk tiap anak diprediksi akan turun menjadi Rp 7.500. Irawan mengklaim bahwa informasi terkait turunnya harga makanan tiap anak tersebut diperolehnya dari tim sinkronisasi Prabowo-Gibran.
Irawan menilai bahwa langkah ini wajar dilakukan mengingat terbatasnya anggaran yang disediakan lewat APBN. Dia juga mengapresiasi efisiensi yang dilakukan, karena langkah tersebut semata-mata demi menjaga ketahanan APBN.
