Jakarta – Badan Gizi Nasional yang baru dibentuk akan mengelola anggaran sebesar Rp71 triliun untuk program andalan Presiden Terpilih Prabowo Subianto, yaitu makan bergizi gratis yang sebelumnya dikenal sebagai makan siang gratis.
Pembentukan badan baru ini diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2024 yang telah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo. Peraturan ini mulai berlaku pada 15 Agustus 2024. Presiden Joko Widodo juga melantik Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, di Istana Negara pada hari ini (19/8).
Dadan Hindayana, yang juga merupakan dosen di Institut Pertanian Bogor (IPB) pada program studi S2 Entomologi, mengungkapkan bahwa anggaran sebesar Rp71 triliun akan dikelola sepenuhnya oleh Badan Gizi Nasional. Anggaran ini tidak akan disebar ke kementerian atau lembaga lain untuk penerapan program makan gratis.
Jika dibandingkan dengan anggaran kementerian atau lembaga (K/L) lain dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025, anggaran yang dikelola oleh Badan Gizi Nasional sangat besar. Bahkan, badan ini langsung masuk dalam urutan ke-8 K/L penerima anggaran terbesar, menyalip Kementerian Keuangan hingga Kementerian Perhubungan.
Anggaran Badan Gizi Nasional sejatinya tidak dirinci dalam buku RAPBN 2025 karena badan ini baru dibentuk beberapa hari yang lalu. Namun, setelah status badan ini jelas, anggarannya tercatat lebih besar dibandingkan dengan K/L lainnya.
Badan Gizi Nasional juga berhasil mendepak Kejaksaan Republik Indonesia dari jajaran 10 K/L dengan anggaran terbesar. Sebelumnya, Kejaksaan berada di urutan ke-10 dengan total anggaran sebesar Rp23,3 triliun dalam RAPBN 2025.
Dengan anggaran yang sangat besar ini, Badan Gizi Nasional diharapkan dapat menjalankan program makan bergizi gratis dengan efektif dan efisien. Program ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas gizi masyarakat Indonesia, terutama anak-anak dan kelompok rentan lainnya.
Namun, tantangan besar juga menanti Badan Gizi Nasional dalam mengelola anggaran yang besar ini. Transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran menjadi kunci utama untuk memastikan bahwa program ini benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
