Jakarta – Sekretariat Jenderal (Setjen) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia baru-baru ini mengumumkan perubahan signifikan terkait fasilitas yang diterima oleh anggota DPR RI periode 2024-2029. Dalam keputusan yang tertuang dalam Surat Sekretariat Jenderal DPR bernomor B/733/RT.01/09/2024 tertanggal 25 September 2024, disebutkan bahwa para anggota legislatif tidak lagi akan mendapatkan rumah dinas. Sebagai gantinya, mereka akan menerima tunjangan perumahan bulanan.
Tunjangan ini akan mulai diberikan sejak pelantikan anggota DPR baru. Sementara itu, anggota DPR dari periode sebelumnya yang masih menempati rumah jabatan diminta untuk segera mengembalikan rumah tersebut. Sekretaris Jenderal DPR, Indra Iskandar, mengonfirmasi adanya surat tersebut, meskipun besaran tunjangan perumahan yang akan diberikan masih belum ditetapkan.
Indra menjelaskan bahwa keputusan untuk menghapus fasilitas rumah dinas ini didorong oleh kondisi rumah jabatan yang sudah tua dan biaya pemeliharaan yang tidak lagi sebanding dengan manfaatnya. Saat ini, terdapat 570 unit rumah jabatan anggota DPR yang tersebar di dua lokasi, yaitu di daerah Kalibata dan Pesanggrahan, Jakarta Selatan.
Lebih lanjut, Indra menyatakan bahwa Kesekjenan DPR akan segera berkonsultasi dengan Kementerian Keuangan dan Sekretariat Negara terkait pengelolaan aset-aset tersebut. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa aset-aset negara tersebut dapat dikelola dengan baik dan memberikan manfaat yang optimal bagi negara.
Keputusan untuk mengganti fasilitas rumah dinas dengan tunjangan perumahan ini diharapkan dapat memberikan fleksibilitas lebih bagi anggota DPR dalam memilih tempat tinggal yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Selain itu, langkah ini juga diharapkan dapat mengurangi beban biaya pemeliharaan yang selama ini ditanggung oleh negara.
Namun, keputusan ini juga menimbulkan tantangan tersendiri, terutama dalam menentukan besaran tunjangan yang sesuai dan adil bagi semua anggota DPR. Diharapkan, dengan adanya konsultasi dan koordinasi yang baik antara DPR, Kementerian Keuangan, dan Sekretariat Negara, kebijakan ini dapat diimplementasikan dengan lancar dan memberikan manfaat yang maksimal bagi semua pihak yang terlibat.
