Jakarta – Anies Baswedan menghadapi ancaman serius gagal maju dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta 2024 setelah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) membuka opsi bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang mengusung Ridwan Kamil. Juru Bicara PKS, Muhammad Kholid, secara terbuka menyatakan bahwa opsi tersebut kini mulai dibahas oleh pimpinan pusat setelah Anies tidak kunjung memenuhi syarat 22 kursi DPRD untuk maju dalam Pilgub.
Menurut Kholid, Anies telah melewati batas waktu 40 hari yang diberikan oleh PKS sejak 25 Juni lalu, yang berakhir pada 4 Agustus. PKS sebelumnya telah memberikan dukungan penuh kepada Anies dengan menyediakan 18 kursi DPRD. Bahkan, Ahmad Syaikhu, Presiden PKS, sempat membantu untuk mencari mitra koalisi untuk Anies.
Kholid menjelaskan bahwa peluang untuk bergabung dengan KIM Plus sebenarnya menjadi opsi kedua. Namun, karena syarat pencalonan Anies belum terpenuhi, PKS mulai membuka opsi untuk bergabung dengan KIM yang mengusung Ridwan Kamil. Meski begitu, Kholid menegaskan bahwa PKS masih berpegang pada dua opsi tersebut. Pertama, memastikan Anies-Sohibul Iman (AMAN) berlayar. Kedua, membuka opsi lain dengan KIM jika opsi pertama tidak dapat dilakukan.
Baik opsi pertama maupun kedua, Kholid memastikan bahwa PKS akan mengusung kadernya sendiri untuk maju, baik sebagai calon gubernur (cagub) maupun calon wakil gubernur (cawagub). Hal ini menurutnya bisa dimaklumi karena PKS merupakan pemilik kursi terbanyak hasil Pemilihan Legislatif (Pileg) di DKI dengan 18 kursi.
Sinyal PKS untuk bergabung dengan KIM bersamaan dengan wacana KIM Plus yang sebelumnya sempat disampaikan oleh Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad. Dia menyebutkan bahwa KIM akan kedatangan partai baru pendukung Ridwan Kamil. Istilah KIM merujuk pada partai-partai utama yang mengusung Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024 Februari lalu. Partai-partai tersebut antara lain, Gerindra, Golkar, PAN, dan Demokrat. Dengan kedatangan partai baru menjelang Pilgub 2024, Dasco menyebutnya sebagai KIM Plus.
Meski begitu, sampai saat ini belum ada pernyataan resmi dari masing-masing pihak terkait partai yang akan bergabung. Situasi ini masih dinamis dan bisa berubah sewaktu-waktu tergantung pada perkembangan politik dan strategi masing-masing partai.
