Jakarta – Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) untuk tahun 2025 akan segera disahkan menjadi APBN pada pekan depan. Hal tersebut dijelaskan oleh Wakil Menteri Keuangan II, Thomas Djiwandono. Ia menyatakan bahwa RAPBN 2025 akan ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada pekan depan.
Dalam pembahasan terakhir dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR pada Selasa (10/9/2024), terdapat beberapa perubahan pada RAPBN 2025 dari rancangan semula. Perubahan tersebut terutama terletak pada peningkatan alokasi anggaran belanja untuk kementerian atau lembaga (K/L), sementara anggaran belanja non K/L mengalami penyusutan.
Meskipun ada perubahan dalam alokasi anggaran, defisit anggaran tetap sesuai dengan rancangan awal, yaitu sebesar Rp 616,2 triliun atau setara dengan 2,53% dari produk domestik bruto (PDB). Secara keseluruhan, pendapatan negara ditargetkan sebesar Rp 3.005,13 triliun, sementara belanja negara telah disepakati sebesar Rp 3.621,31 triliun.
Pendapatan negara terdiri dari penerimaan perpajakan yang ditargetkan terkumpul sebesar Rp 2.490,91 triliun, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 513,64 triliun. Sementara itu, rincian belanja negara terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp 2.701,44 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 919,87 triliun.
Dengan defisit APBN yang tetap dijaga sebesar Rp 616,19 triliun sesuai desain awal, atau sesuai Nota Keuangan dan RAPBN 2025 yang dibacakan Presiden Joko Widodo pada 16 Agustus 2024, keseimbangan primer juga tetap defisit sebesar Rp 63,33 triliun, dan pembiayaan anggaran sebesar Rp 616,2 triliun.
Adapun khusus anggaran belanja K/L yang berubah dalam postur belanja pemerintah pusat kini menjadi sebesar Rp 1.160,08 triliun, dari postur sementara yang dibahas sebelumnya di Banggar DPR sebesar Rp 1.094,65 triliun. Sementara itu, belanja non K/L berkurang drastis menjadi sebesar Rp 1.541,35 triliun dari awalnya Rp 1.606,78 triliun.
Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Isa Rachmatarwata, menjelaskan bahwa perubahan ini terjadi setelah Presiden Terpilih Prabowo Subianto mengadakan pertemuan dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono pada Senin (9/9/2024). Isa menegaskan bahwa peningkatan belanja K/L tidak akan menyebabkan perubahan pada defisit anggaran yang dirancang sebesar Rp 616,19 triliun atau 2,53% dari PDB, karena pembengkakan belanja K/L hanya menggeser pos alokasi anggaran dari belanja non K/L.
