Apple dan Ketidakpastian Investasi di Indonesia
Apple, raksasa teknologi asal Amerika Serikat, hingga kini belum memberikan kepastian terkait rencana investasinya di Indonesia. Padahal, investasi ini dianggap sebagai langkah penting agar iPhone 16 dapat dipasarkan secara resmi di tanah air.
Pengamat hukum bisnis, Rio Christiawan, mengungkapkan bahwa ketidakpastian keputusan Apple untuk berinvestasi di Indonesia disebabkan oleh kekhawatiran terhadap kendala birokrasi. Menurutnya, meskipun pemerintah telah berupaya mendorong Apple untuk mendirikan pabrik di Indonesia, kekhawatiran investor terhadap birokrasi, terutama dalam hal perizinan, dapat menjadi penghalang utama.
“Sebenarnya, gagasan untuk membangun pabrik di Indonesia sudah tepat. Namun, kekhawatiran investor mengenai kendala birokrasi seperti perizinan dalam pembangunan pabrik justru berpotensi membuat investor kabur,” ujar Rio Christiawan, Rabu (31/12).
Rio menyoroti bahwa isu ease of doing business (EoDB) masih menjadi tantangan yang harus diatasi. Selain itu, masalah pembebasan lahan dan penyediaan tenaga kerja juga memerlukan dukungan pemerintah. Dalam lima tahun terakhir, Indonesia belum berhasil menembus peringkat 50 besar dalam EoDB, meskipun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah berupaya keras.
Indonesia tertinggal dari negara-negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, bahkan Vietnam. “Isu ease of doing business (EoDB) ini menjadi isu krusial 4-5 tahun terakhir. Setelah di atas peringkat 100, lalu stagnan di peringkat 73, dan hingga akhir masa jabatan Presiden Jokowi, Indonesia tetap gagal menembus ranking 50 sesuai target Jokowi,” jelas Rio.
Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) menilai bahwa langkah pemerintah yang menerapkan pseudo-proteksionisme justru menghambat investasi. Pseudo-proteksionisme adalah upaya untuk melindungi barang impor dengan harapan perusahaan berinvestasi langsung di dalam negeri. Namun, langkah ini dianggap kurang efektif dan menakutkan bagi investor.
“Langkah pemerintah melalui pseudo-proteksionisme terbukti menghambat investasi. Masalahnya, investor justru menganggap cara ini kurang efektif dan menakutkan,” jelasnya
Bhima, seorang analis ekonomi, menyebutkan beberapa pertimbangan Apple sebelum memutuskan untuk berinvestasi di Indonesia. Salah satu pertimbangan utama adalah kepastian regulasi yang dinilai tidak memberikan kepastian hukum. Dalam lima bulan terakhir, pemerintah telah mengganti regulasi impor sebanyak tiga kali, menciptakan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha.
Selain itu, regulasi kawasan industri dengan energi baru terbarukan (EBT) juga belum tersedia. Bhima menekankan bahwa Apple memerlukan fasilitas ini untuk memastikan proses produksi yang rendah karbon. “Kebutuhan energi terbarukan di kawasan industri belum disediakan. Komitmen perusahaan sekelas Apple untuk memastikan proses produksi rendah karbon menjadi syarat utama sebelum menentukan lokasi pabrik,” terang Bhima.
Selain regulasi, tenaga kerja Indonesia dinilai masih tertinggal dibandingkan dengan Vietnam, Malaysia, dan Thailand. Infrastruktur pendukung di kawasan industri juga dipandang belum memadai, dan biaya logistik yang tinggi menjadi tantangan tambahan.
“Mau bikin pabrik kan harus cari tenaga kerja terampilnya dulu. Keempat, infrastruktur pendukung di kawasan industri belum sepenuhnya memadai. Biaya logistik juga mahal,” tuturnya.
Dengan berbagai tantangan ini, masa depan investasi Apple di Indonesia masih belum jelas. Pemerintah dan pihak terkait perlu bekerja sama untuk mengatasi kendala-kendala ini agar dapat menarik investasi dari perusahaan-perusahaan besar seperti Apple.
