New York – Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) kembali menggelar pemungutan suara untuk rancangan resolusi gencatan senjata di Jalur Gaza, Palestina. Namun, usaha ini sekali lagi terhalang oleh Amerika Serikat (AS) yang menggunakan hak vetonya. Sikap AS ini, seperti dilaporkan oleh AFP pada Rabu (20/11), sudah diprediksi sejak awal sebelum pemungutan suara dimulai.
Rancangan resolusi terbaru tersebut menuntut “gencatan senjata segera, tanpa syarat, dan permanen” dalam konflik antara Israel dan Hamas. Selain itu, rancangan tersebut juga menyerukan “pembebasan seluruh sandera secara segera dan tanpa syarat”. Resolusi ini juga menyerukan “masuknya bantuan kemanusiaan dalam jumlah besar secara aman dan tanpa hambatan”, termasuk di wilayah utara Jalur Gaza yang terkepung, serta mengecam segala upaya untuk membuat warga Palestina kelaparan.
Duta Besar Israel untuk PBB, Danny Danon, menyebut rancangan resolusi gencatan senjata ini sebagai “memalukan”. Ia mengibaratkan rancangan resolusi tersebut sebagai upaya untuk membelenggu negara Zionis.
AS memang dikenal sering menggunakan hak vetonya dalam isu-isu terkait Israel. Pada Desember 2016, di bawah pemerintahan Presiden Barack Obama, AS tidak menggunakan hak vetonya dalam resolusi yang menyerukan penghentian pembangunan permukiman Israel di wilayah Palestina. Itu menjadi momen bersejarah sejak 1979, di mana AS tidak memveto resolusi terkait Israel.
Namun, pada 20 November 2024, AS kembali menggunakan hak vetonya terhadap resolusi DK PBB yang menyerukan gencatan senjata di Gaza. AS khawatir bahwa gencatan senjata tersebut akan memberikan keberanian lebih kepada Hamas.
Israel menyambut baik langkah politik Amerika Serikat ini. Duta Besar Israel untuk PBB, Danny Danon, menegaskan bahwa resolusi tersebut “bukan solusi menuju perdamaian, melainkan panduan menuju peningkatan teror, penderitaan, dan pertumpahan darah yang lebih besar”.
Dewan Keamanan PBB, yang terdiri dari 15 negara anggota, melakukan pemungutan suara pada Rabu (20/11) waktu setempat. Resolusi ini diajukan oleh 10 anggota tidak tetap yang menyerukan “gencatan senjata segera, tanpa syarat, dan permanen” serta pembebasan sandera. Namun, hanya AS yang memberikan suara menentang, menggunakan hak vetonya sebagai anggota tetap DK PBB untuk memblokir resolusi tersebut.
Seorang pejabat senior AS, yang memberikan keterangan kepada wartawan dengan syarat anonimitas sebelum pemungutan suara, menyatakan bahwa AS hanya akan mendukung resolusi yang secara eksplisit menyerukan pembebasan sandera segera sebagai bagian dari gencatan senjata.
