HALUAN.CO – Australia mengumumkan langkah politik penting dengan menyatakan akan mengakui kenegaraan Palestina dalam forum Majelis Umum PBB yang dijadwalkan pada September 2025.
Perdana Menteri Anthony Albanese menyampaikan bahwa pendekatan dua negara menjadi jalan terbaik menuju perdamaian di Timur Tengah.
“Solusi dua negara adalah harapan terbaik umat manusia untuk memutus siklus kekerasan di Timur Tengah dan mengakhiri konflik, penderitaan, dan kelaparan di Gaza,” ungkapnya dalam jumpa pers di Canberra, seperti dikutip AFP, Senin (11/8/2025).
“Sebelum negara Israel dan Palestina menjadi permanen, perdamaian hanya akan bersifat sementara,” lanjutnya.
Australia berencana bekerja sama dengan komunitas internasional untuk mewujudkan pengakuan terhadap Palestina.
“Australia akan mengakui hak rakyat Palestina untuk memiliki negara mereka sendiri. Kami akan bekerja sama dengan komunitas internasional untuk mewujudkan hak ini.”
Langkah ini diambil mengikuti jejak sejumlah negara Barat lainnya—seperti Prancis, Inggris, dan Kanada—yang juga mendukung pengakuan atas Palestina, terutama setelah eskalasi konflik yang dimulai hampir dua tahun lalu.
“Ada momen kesempatan di sini, dan Australia akan bekerja sama dengan komunitas internasional untuk memanfaatkannya,” ujar Albanese.
Namun demikian, pengakuan ini diberikan dengan syarat tegas, yakni Hamas tidak boleh memiliki peran dalam pemerintahan negara Palestina ke depan. Hal itu telah dijamin oleh Otoritas Palestina kepada pemerintah Australia.
Selain itu, Albanese juga mengkritik tindakan pemerintah Israel yang dinilainya bertentangan dengan prinsip hukum internasional dan tidak cukup membantu dalam penyaluran bantuan kemanusiaan.
Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memberikan respons keras terhadap meningkatnya dukungan global bagi Palestina.
“Tidak akan membawa perdamaian, justru akan membawa perang,” katanya, menyikapi wacana pengakuan terhadap negara Palestina.
Ketegangan di kawasan semakin memicu perhatian internasional, terutama menyangkut kondisi lebih dari dua juta warga Gaza yang menghadapi krisis kemanusiaan serius dan ancaman kelaparan besar-besaran.