Jakarta – Bangladesh akan terus mendukung populasi besar pengungsi Rohingya di negara tersebut serta mempertahankan perdagangan garmen yang vital. Hal ini disampaikan oleh Muhammad Yunus, pemimpin baru Bangladesh yang juga peraih Nobel, pada hari Minggu (18/8) dalam pidato kebijakan utamanya yang pertama.
Yunus, 84, kembali dari Eropa bulan ini setelah revolusi yang dipimpin oleh mahasiswa berlangsung di Bangladesh. Ia kini menghadapi tugas besar untuk mengarahkan reformasi demokrasi di negara yang telah lama terkoyak oleh kelembagaan yang lemah.
Pendahulunya, Sheikh Hasina, yang berusia 76 tahun, tiba-tiba meninggalkan negara itu dengan helikopter beberapa hari sebelumnya setelah memerintah selama 15 tahun dengan tangan besi. Kepergian Hasina membuka jalan bagi Yunus untuk mengambil alih kepemimpinan dan menyampaikan prioritasnya kepada para diplomat serta perwakilan PBB.
Bangladesh saat ini menampung sekitar satu juta pengungsi Rohingya, yang sebagian besar melarikan diri dari Myanmar pada tahun 2017 setelah tindakan keras militer yang kini tengah diinvestigasi sebagai genosida oleh sebuah mahkamah PBB. Yunus berjanji untuk terus memberikan dukungan kepada populasi pengungsi ini, menjadikannya salah satu tantangan kebijakan terbesar bagi pemerintahan sementaranya.
Kerusuhan dan protes massa yang berlangsung selama beberapa pekan dan akhirnya menggulingkan Hasina juga menyebabkan gangguan besar terhadap industri tekstil, yang merupakan sektor utama ekonomi negara itu. Para pemasok internasional mulai mengalihkan pesanan mereka keluar dari Bangladesh, yang berdampak signifikan pada ekonomi negara tersebut. Sekitar 85 persen dari ekspor tahunan Bangladesh, yang mencapai $55 miliar, berasal dari 3.500 pabrik garmen di negara itu.
Yunus, penerima Hadiah Nobel Perdamaian pada tahun 2006 atas karyanya dalam bidang keuangan mikro, dipuji karena telah membantu jutaan warga Bangladesh keluar dari kemiskinan. Kini, ia menjabat sebagai “penasihat utama” bagi pemerintahan sementara, yang terdiri dari warga sipil, kecuali dua pensiunan tentara. Yunus telah menyatakan niatnya untuk menyelenggarakan pemilu “dalam waktu beberapa bulan.”
Sebelum tersingkir, pemerintahan Hasina dituduh melakukan pelanggaran HAM yang meluas, termasuk penahanan massal dan pembunuhan di luar hukum terhadap para lawan politiknya. Tuduhan-tuduhan ini menambah tantangan bagi Yunus dalam upayanya untuk memulihkan demokrasi dan memperbaiki citra Bangladesh di mata dunia internasional.
