Jakarta – Di penghujung Oktober 2024, Indonesia dihadapkan pada kenyataan mengejutkan: utang pemerintah melonjak hingga Rp8.560,36 triliun. Angka ini mencerminkan kenaikan sebesar Rp86,46 triliun atau 1,02 persen dibandingkan bulan sebelumnya yang tercatat Rp8.473,90 triliun. Lonjakan ini terjadi di masa awal kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Tak hanya dari segi nominal, rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) juga mengalami peningkatan. Dari 38,55 persen, kini naik menjadi 38,66 persen, menandakan beban utang yang kian membesar dibandingkan kapasitas ekonomi nasional.
Jika ditelusuri lebih dalam, mayoritas utang pemerintah berbentuk surat berharga negara (SBN) yang mencapai Rp7.550,7 triliun, setara dengan 88,22 persen dari total utang. Sisa utang sebesar Rp1.009,66 triliun atau 11,79 persen berasal dari pinjaman.
Dari total SBN, nilai SBN domestik pada akhir Oktober 2024 tercatat sebesar Rp6.606,68 triliun. Komposisi ini terdiri dari Surat Utang Negara (SUN) sebesar Rp5.104,38 triliun dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebesar Rp1.502,30 triliun. Sementara itu, SBN dalam bentuk valuta asing mencapai Rp944,02 triliun, yang terdiri dari SUN sebesar Rp912,61 triliun dan SBSN sebesar Rp31,41 triliun.
Selain SBN, utang pemerintah juga berasal dari pinjaman. Pinjaman dalam negeri tercatat sebesar Rp42,25 triliun, sedangkan pinjaman luar negeri mencapai Rp967,41 triliun. Pemerintah terus berupaya untuk mengelola portofolio utang ini dengan strategi jangka menengah hingga panjang.
Pemerintah Indonesia mengutamakan pengadaan utang dengan jangka waktu menengah-panjang. Langkah ini diambil untuk memastikan pengelolaan utang yang lebih stabil dan terencana. Pemerintah juga melakukan pengelolaan portofolio utang secara aktif untuk meminimalkan risiko dan memastikan keberlanjutan fiskal.
Pada akhir Oktober 2024, profil jatuh tempo utang pemerintah Indonesia dinilai cukup aman. Rata-rata tertimbang jatuh tempo (average time maturity/ATM) utang pemerintah berada di angka 8 tahun.
