Jakarta – Basuki Hadimuljono, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), tengah mengincar investasi swasta sebagai strategi jitu untuk mempercepat pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur dalam rentang waktu 3-4 tahun ke depan. Setelah resmi dilantik di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa, 5 November 2024, Basuki mengungkapkan bahwa saat ini telah ada sekitar 500 surat minat (LoI) dari berbagai pengusaha swasta yang menunjukkan ketertarikan dan kesepakatan untuk berkontribusi dalam pembangunan IKN.
Basuki, yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) periode 2014-2024, menjelaskan bahwa sebagian besar investor tertarik untuk menanamkan modal di wilayah II IKN, yang berada di luar Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). Hal ini menunjukkan adanya potensi besar untuk pengembangan infrastruktur dan fasilitas pendukung di area tersebut.
Menanggapi pernyataan Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, yang menyebutkan bahwa kecepatan pembangunan IKN mungkin lebih lambat dari yang diharapkan, Basuki menegaskan bahwa pihaknya tetap berkomitmen pada percepatan penyelesaian pembangunan IKN. Komitmen ini sejalan dengan mandat Undang-Undang IKN dan keinginan Presiden Prabowo Subianto untuk menyelesaikan proyek ini dalam waktu 3-4 tahun ke depan.
Basuki melaporkan bahwa capaian pembangunan batch 1 IKN telah mencapai 94 persen, sementara batch 2 telah lebih dari 60 persen rampung, dan batch 3 hampir mencapai 40 persen. Angka-angka ini menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam upaya pembangunan IKN, meskipun masih ada tantangan yang harus dihadapi.
Basuki juga menyatakan bahwa ia akan kembali berkantor di IKN mulai Kamis, 7 November 2024, untuk menyambut kedatangan anggota Komisi II DPR dalam rangka kunjungan kerja. Kunjungan ini diharapkan dapat memberikan dukungan dan pengawasan terhadap perkembangan proyek IKN.
Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) II, Thomas Djiwandono, mengungkapkan bahwa alokasi pendanaan untuk pembangunan IKN dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 mencapai Rp 15 triliun.
