Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, mengumumkan bahwa pemerintah berencana meluncurkan Bahan Bakar Minyak (BBM) rendah sulfur bersubsidi dalam waktu dekat. Langkah ini diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap kualitas udara dan mengurangi beban subsidi untuk BPJS Kesehatan.
Menurut Luhut, penerapan BBM rendah sulfur ini tidak hanya akan meningkatkan kualitas udara, tetapi juga diharapkan dapat mengurangi beban subsidi yang selama ini mencapai sekitar Rp 20-30 triliun. Dengan berkurangnya polusi dan peningkatan kesehatan masyarakat, subsidi tersebut diharapkan bisa dikurangi secara signifikan.
Lebih lanjut, Luhut menjelaskan bahwa pengurangan sulfur dalam BBM dapat menurunkan indeks polusi hingga 50-60 poin. Hal ini berpotensi menurunkan rata-rata indeks polusi dari 160 poin menjadi di bawah 100 poin, yang tentunya akan berdampak positif bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat.
Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves, Rachmat Kaimuddin, sebelumnya menyatakan bahwa meskipun terdapat kenaikan ongkos biaya produksi ketika produk BBM rendah sulfur ini diluncurkan, pemerintah memutuskan untuk menanggung beban tersebut melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Namun, Rachmat juga menekankan bahwa subsidi dan kompensasi saat ini belum tepat sasaran. Oleh sebab itu, penyaluran BBM bersubsidi dengan kandungan rendah sulfur ini akan dibarengi dengan penerapan penyaluran BBM subsidi yang lebih tepat sasaran, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Selain itu, penerapan BBM bersubsidi rendah sulfur ini juga akan disesuaikan dengan kesiapan sejumlah kilang milik PT Pertamina (Persero). Implementasinya akan dilakukan secara bertahap untuk memastikan kesiapan infrastruktur dan distribusi yang optimal.
