Jakarta – Menjelang hari pemungutan suara Pilkada 2024, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah mengidentifikasi sejumlah wilayah yang berpotensi mengalami kekerasan. Salah satu daerah yang menjadi sorotan adalah Sampang, Jawa Timur. Di wilayah ini, seorang saksi dari pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sampang, Slamet Junaidi-Achmad Mahfudz (Jimat Sakteh), menjadi korban kekerasan. Saksi tersebut tewas setelah dikeroyok dan dibacok oleh sekelompok orang bersenjata celurit. Insiden tragis ini terjadi di Desa Ketapang Laok, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang, pada Minggu, 17 November 2024.
Selain Sampang, Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja, juga menyebut Kabupaten Bangkalan di Madura, Jawa Timur, sebagai wilayah yang perlu diwaspadai. Tidak hanya di Pulau Jawa, perhatian Bawaslu juga tertuju pada sejumlah daerah di Papua yang dinilai memiliki potensi kekerasan menjelang pelaksanaan pilkada serentak pada 27 November mendatang. Di luar Jawa dan Papua, wilayah rawan kekerasan juga ditemukan di Provinsi Riau, khususnya di wilayah Pegunungan Bintan, serta di beberapa daerah di Sumatera Selatan.
Bagja menilai bahwa potensi kekerasan cenderung meningkat di wilayah yang hanya mengusulkan dua pasangan calon (paslon) untuk berlaga dalam kontestasi pilkada. Kondisi ini dapat memicu persaingan yang lebih sengit dan berpotensi menimbulkan konflik.
Dalam menghadapi potensi dan kekhawatiran akan meluasnya kasus kekerasan pilkada, Bagja berharap agar pihak kepolisian dapat melakukan pendekatan dengan tokoh masyarakat dan tim kampanye. Langkah ini diharapkan dapat mengawal agar periode transisi pemilihan kepala daerah berlangsung damai dan kondusif.
Bagja juga mengungkapkan bahwa terdapat beberapa daerah yang mengalami penurunan status sebagai daerah rawan. Namun, di sisi lain, sejumlah daerah justru mengalami peningkatan kerawanan. Sebagai contoh, Jawa Tengah yang sebelumnya masuk dalam kategori kerawanan sedang, kini meningkat menjadi tinggi. Peningkatan kerawanan di Jawa Tengah ini juga pernah disinggung oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Mochammad Afifuddin. Menurutnya, persaingan yang ketat antar pasangan calon kepala daerah menjadi salah satu faktor penyebab peningkatan kerawanan di provinsi tersebut.
