Jakarta – Pakar otomotif dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Yannes Martinus Pasaribu, memprediksi bahwa biaya logistik akan melonjak jika pemerintah memutuskan untuk membatasi BBM subsidi, terutama jenis Biosolar. Menurut Yannes, kebijakan ini akan berdampak luas, tidak hanya pada masyarakat berpenghasilan rendah, tetapi juga pada bisnis di sektor transportasi dan logistik.
Yannes menjelaskan bahwa sektor transportasi dan logistik saat ini sudah menghadapi kendala dengan kondisi harga BBM nonsubsidi yang fluktuatif. Pembatasan Biosolar diprediksi akan meningkatkan biaya operasional kendaraan, terutama bagi pengusaha yang menggunakan mobil ber-cc besar untuk keperluan sehari-hari.
Meskipun ada dampak yang bisa merugikan sebagian pihak, Yannes menjelaskan bahwa pembatasan ini merupakan langkah positif untuk mencapai tujuan Indonesia menuju Net Zero Emission (NZE). Kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi emisi karbon dan mendukung upaya pemerintah dalam menjaga lingkungan.
Yannes juga menyampaikan peringatan bahwa jika aturan pembatasan ini diimplementasikan, berpotensi menimbulkan gejolak dan protes dari masyarakat. Hal ini terutama akan terjadi jika pemerintah tidak memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat mengenai kebijakan tersebut.
Selain itu, Yannes menyoroti rencana pembatasan pembelian BBM subsidi menggunakan QR Code yang harus ditunjukkan kepada petugas SPBU. QR Code ini bisa didapat setelah masyarakat mendaftar ke Pertamina, dan dibutuhkan waktu paling lambat tujuh hari setelah pendaftaran untuk pihak Pertamina memverifikasi.
Sejauh ini, pemerintah terendus berencana untuk menerapkan pembatasan pembelian BBM subsidi mulai 1 Oktober, sesuai dengan pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia. Sosialisasi mengenai kebijakan ini akan dilakukan mulai September.
