Jakarta – Dalam sebuah langkah yang mengejutkan, Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo, mengungkapkan rancangan anggaran tahun 2025 yang diprediksi akan mengalami defisit sebesar Rp 26,71 triliun. Ini merupakan perubahan drastis dari proyeksi Anggaran Tahunan Bank Indonesia (ATBI) 2024 yang sebelumnya diperkirakan akan mencatat surplus sebesar Rp 54,16 triliun.
Defisit pada Rancangan Anggaran Tahunan Bank Indonesia (RATBI) 2025 tersebut dikarenakan oleh potensi total penerimaan yang diprediksi hanya senilai Rp 169,13 triliun, sementara total pengeluaran diprediksi sebanyak Rp 195,85 triliun. Perry Warjiyo menjelaskan bahwa kebutuhan besar anggaran untuk kebijakan Bank Indonesia menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan defisit ini, dengan potensi defisit kebijakan mencapai Rp 31,55 triliun. Total penerimaan anggaran kebijakan diprediksi sebesar Rp 137,63 triliun, sedangkan total pengeluaran anggaran kebijakan senilai Rp 169,19 triliun.
Di sisi lain, anggaran operasional Bank Indonesia didesain untuk mengalami surplus sebesar Rp 4,84 triliun. Surplus tersebut terdiri dari total penerimaan anggaran operasional yang diprediksi mencapai Rp 31,49 triliun, dan total pengeluaran anggaran operasional sebanyak Rp 26,65 triliun. Rincian penerimaan anggaran operasional termasuk hasil pengelolaan aset valas senilai Rp 31,40 triliun, penerimaan dari kegiatan kelembagaan sebesar Rp 15 miliar, dan penerimaan administrasi sebesar Rp 81 miliar.
Untuk pengeluaran, Bank Indonesia merinci alokasi anggaran untuk berbagai pos, termasuk pembayaran gaji dan penghasilan lainnya sebesar Rp 5,68 triliun, manajemen sumber daya manusia (SDM) sebesar Rp 8,66 triliun, layanan sarana dan prasarana senilai Rp 2,65 triliun, serta perumusan dan pelaksanaan kelembagaan sebanyak Rp 2,53 triliun.
Selain itu, anggaran juga dialokasikan untuk pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), stabilisasi harga, dan akseptasi digital sebesar Rp 674 miliar. Pelaksanaan supervisi Bank Indonesia memperoleh alokasi Rp 50 miliar, program sosial dan pemberdayaan masyarakat senilai Rp 741 miliar, pembayaran pajak sebanyak Rp 2,97 triliun, dan cadangan anggaran sebesar Rp 650 miliar.
