Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, Pramudya Iriawan Buntoro, menyampaikan bahwa cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan saat ini baru mencapai 35 persen. Namun, lembaga tersebut optimistis dapat mencapai target 56 persen pada tahun 2025 dengan dukungan dari pemerintah daerah (Pemda) sebagai salah satu pendorong utama.
Pramudya menekankan bahwa Pemda memiliki peran strategis dalam mendukung program ini, terutama melalui penyediaan regulasi, pengalokasian anggaran, serta mendorong keterlibatan sektor industri dalam perlindungan sosial bagi pekerja. Selain itu, menurutnya, program jaminan sosial ketenagakerjaan juga sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) yang berfokus pada pengurangan kesenjangan sosial di masyarakat.
“Kami bersama Pemda berupaya meningkatkan efektivitas perlindungan jaminan sosial, dan dukungan regulasi serta kolaborasi ini menjadi kunci dalam memperluas cakupan kepesertaan,” ujar Pramudya usai acara Monitoring dan Evaluasi Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pada Ekosistem Desa Provinsi Kalbar yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan di Hotel Mercure Pontianak, Jum’at (25/10).
Lanjut Pramudya dalam mencapai target tersebut, BPJS Ketenagakerjaan didukung oleh beberapa regulasi yang memfasilitasi implementasi jaminan sosial di berbagai daerah. Salah satu landasan hukum yang mendukung program ini adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa. Regulasi ini memungkinkan komponen perangkat desa menjadi pintu masuk bagi perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di wilayah pedesaan.
“Desa menjadi salah satu pusat kegiatan masyarakat. Oleh karena itu, bersama Pemda, kami mengambil langkah untuk menjadikan desa sebagai komponen strategis dalam meningkatkan cakupan kepesertaan,” jelas Pramudya.
Pramudya berharap langkah-langkah kolaboratif antara BPJS Ketenagakerjaan dan Pemda ini diharapkan dapat memperluas akses dan keikutsertaan masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan, untuk mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Pejabat Sekretaris Daerah Kalimantan Barat, Mohammad Bari mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berkomitmen melalui Pergub Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Pemberian Bantuan Iuran untuk perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
“Pada tahun 2024 ini Pemprov. Kalbar menganggarkan kembali bantuan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan bagi 26.373 pekerja rentan dan petani perkebunan sawit yang tidak mendapat perlindungan jaminan sosial sari perusahaan,” ucapnya.
Berdasarkan data dari Universal Coverage Jamsostek (UCJ) di Wilayah Kalbar untuk capaian sementara disekitar 35,35% dan artinya masih dibawah target yang telah ditentukan dalam RPJMN tahun 2024 sebesar 50,24%.
“Oleh karena itu perlu adanya upaya dalam percepatan peningkatan cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ini,” kata Bari.
Dikatakannya dengan adanya BPJS Ketenagakerjaan tersebut, tentunya akan memberikan manfaat bagi tenaga kerja khususnya di desa.
“Jadi program ini untuk para aparatur, BPD LKD dan pekerja rentan yang terlibat dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di desa bisa merasa aman dalam menjalankan tugas mereka, karena terlindungi dari berbagai risiko,” katanya.
Bari mengimbau seluruh pemerintah kabupaten/kota maupun perangkat desa untuk terus berkontribusi melindungi para pekerja yang ada di wilayahnya dengan mengalokasikan anggaran agar mendapatkan akses terhadap BPJS Ketenagakerjaan.
“Sehingga dengan begitu, kita tidak hanya memberikan perlindungan tetapi juga membangun desa-desa kita menjadi lebih kuat dan berkelanjutan,” pungkas Bari.
