Depok – Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) Provinsi Jawa Barat, Yuniar Hikmat Ginanjar, memberikan apresiasi atas pencapaian kerja Kantor Pertanahan Kota Depok, terutama dalam upaya meredam mafia tanah. Apresiasi ini disampaikan dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Tahun 2024 yang berlangsung pada Senin hingga Rabu (22-24 Juli 2024).
Rakerda 2024 yang diadakan oleh Kanwil BPN Jawa Barat tidak hanya menjadi ajang seremoni, tetapi juga menekankan pada penguatan pemahaman teknis pelaksanaan pekerjaan dan peningkatan kinerja program serta anggaran setiap Kantor Pertanahan di Jawa Barat. Dalam kesempatan ini, BPN Kota Depok diminta untuk memaparkan alur penanganan mafia tanah dalam time schedule ‘Success Story’ pada Rakerda se-Jawa tersebut.
Kepala BPN Kota Depok, Indra Gunawan, dalam pemaparannya menegaskan bahwa kunci sukses dalam menekan mafia tanah terletak pada internalisasi Sumber Daya Manusia (SDM).
Meningkatkan kesadaran masyarakat melalui pelayanan seluas-luasnya merupakan jalan terbaik dalam mengedukasi terkait pertanahan di Kota Depok. Terbangunnya kesadaran masyarakat, menurut Indra, merupakan tujuan utama BPN Kota Depok, yang berdampak pada munculnya aksi dan reaksi publik.
Terkait penanganan sengketa pertanahan hingga bulan Juli 2024, Indra Gunawan mengungkapkan bahwa saat ini terdapat 14 sengketa yang sedang ditangani, dengan sebanyak 12 kasus sedang dalam tahap penyelesaian. Selain itu, terdapat 83 perkara pertanahan yang masuk ke Pengadilan Negeri (PN) Depok.
