Pelaksanaan Business Matching Belanja Produk Dalam Negeri 2023 menargetkan capaian realisasi pembelian produk dalam negeri oleh Lembaga Negara, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah dan BUMN/BUMD, badan usaha tertentu senilai minimal Rp250 triliun. Pada hari pertama, telah tercatat transaksi pembelian Produk Dalam Negeri (PDN) sebesar Rp36,18 triliun.
“Kami optimistis transaksi pembelian PDN dapat melampaui target Rp250 triliun, mengingat potensi penyerapan anggaran Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah mencapai Rp622,55 triliun,” ujar Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita saat meninjau pelaksanaan Business Matching PDN 2023 di Istora Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis (16/3).
Pada kategori kementerian, peringkat pertama penyerapan komitmen PDN untuk sementara dipegang oleh Kementerian Pertahanan dengan angka Rp7,36 triliun, dilanjutkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Rp5,56 triliun), dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Rp2,53 triliun).
Pada kategori pemerintah daerah, peringkat pertama penyerapan komitmen PDN dipegang oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan angka Rp436 miliar, dilanjut Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp346 miliar dan Rp258 miliar. “Penyerapan komitmen PDN dapat dipantau secara actual time melalui situs lkpp.bigbox.co.id/public/page/id/860,” jelas Menperin.
Situs tersebut menujukkan jenis pengadaan terbesar yang masuk dalam perencanaan belanja PDN oleh kategori kementerian adalah pekerjaan konstruksi dengan nilai Rp171,68 triliun, diikuti belanja barang sebesar Rp92,06 triliun, dan belanja jasa lainnya (Rp49,04 triliun).
Sedang pada perencanaan belanja PDN dalam kategori pemerintah daerah, pengadaaan terbesar adalah pada pekerjaan konstruksi dengan nilai 177,37triliun. Kemudian belanja barang (Rp126,77 triliun), dan jasa lainnya (Rp63,55 triliun). “Dalam pelaksanaan Business Matching ini, kami mempertemukan instansi pengguna dengan perusahaan industri di dalam negeri yang memiliki produk-produk sesuai dengan kebutuhan,” imbuhnya.
Seperti disampaikan Presiden Joko Widodo saat membuka Business Matching, Belanja PDN merupakan langkah strategis untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional dan mendukung daya saing industri di tanah air. Menurut Presiden, kunci pengoptimalan penggunaan anggaran bagi pembelian produk lokal adalah kedisiplinan implementasi dalam merealisasikan anggaran. Sehingga dengan peningkatan pesat jumlah PDN yang ditampilkan di e-Katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dalam waktu relatif singkat, setahun lebih sedikit, seluruh intansi pengguna anggaran negara dan daerah harus meningkatkan belanja produk lokalnya.
Senada dengan itu, Menperin menyampaikan pentingnya pemetaan sejak awal kebutuhan barang/jasa di instansi. “Business Matching Belanja PDN juga diharapkan dapat memetakan kebutuhan barang pada pengadaan barang/jasa yang akan dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, BUMN, dan BUMD pada tahun 2023, sehingga produsen dalam negeri bisa memanfaatkan peluang yang ada,” ujar Menperin.
Business Matching Belanja PDN 2023 akan berlangsung hingga 17 Maret 2023 dan rencananya akan ditutup oleh Menteri Perindustrian. Selama tiga hari pelaksanaan, peserta yang terdiri dari PPK satker, asosiasi industri, produsen hulu-hilir serta penyedia akan duduk di setiap desk yang sudah disediakan secara bergantian untuk melakukan temu bisnis. Selain itu juga akan dilaksanakan Penghargaan P3DN tahun 2023, Forum Komunikasi Tim P3DN, Talkshow dan Bimbingan Teknis Pengadaan, serta Pojok Konsultasi untuk peserta kegiatan yang membutuhkan penjelasan teknis terkait dengan pelaksanaan perencanaan, pengadaan, pengawasan, sertifikasi TKDN, sertifikasi TKDN IK, atau konsultasi lainnya.
Sepanjang pelaksanaan Business Matching PDN 2023, para peserta juga dapat menyaksikan Pameran Produk Dalam Negeri di lokasi acara. Terdapat 108 perusahaan binaan Kemenperin yang memamerkan produk unggulan dalam negeri.
“Pameran Produk Dalam Negeri ini diikuti oleh perusahaan-perusahaan yang memiliki produk yang sudah bersertifikat TKDN. Selain itu, juga terdapat produk-produk IKM yang tentunya juga berasal dari produsen dalam negeri,” terang Agus.
Dari sektor Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil tercatat 18 perusahaan dalam negeri telah ikut dalam pameran. Berturut-turut dari sektor Industri Agro, Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika serta binaan dari sektor Industri Kecil, Menengah, dan Aneka telah membuka booth sebanyak 17 booth, 45 booth, dan 20 booth. Selain itu, terdapat sembilan lembaga jasa industri yang juga turut membuka booth pameran.
Seluruh rangkaian kegiatan Business Matching ini akan dihadiri oleh 4.000 peserta yang terdiri dari perwakilan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, perusahaan industri, badan usaha, dan asosiasi.
CEO PT Indotech Trimitra Abadi Anthonius Agung Nugroho, salah satu peserta pameran Produk Dalam Negeri, menunjukkan apresiasinya terhadap penyelenggaraan kegiatan ini. “Terima kasih telah melibatkan kami dalam acara ini. Dengan acara seperti ini, produk kami bisa dilihat dan diketahui publik. Seperti hasil dari kegiatan Business Matching tahun lalu, diharapkan di tahun ini dapat memunculkan transaksi untuk produk kami,” ujarnya.
Pelaksanaan Business Matching Belanja Produk Dalam Negeri 2023 menargetkan capaian realisasi pembelian produk dalam negeri oleh Lembaga Negara, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah dan BUMN/BUMD, badan usaha tertentu senilai minimal Rp250 triliun. Pada hari pertama, telah tercatat transaksi pembelian Produk Dalam Negeri (PDN) sebesar Rp36,18 triliun.
“Kami optimistis transaksi pembelian PDN dapat melampaui target Rp250 triliun, mengingat potensi penyerapan anggaran Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah mencapai Rp622,55 triliun,” ujar Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita saat meninjau pelaksanaan Business Matching PDN 2023 di Istora Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis (16/3).
Pada kategori kementerian, peringkat pertama penyerapan komitmen PDN untuk sementara dipegang oleh Kementerian Pertahanan dengan angka Rp7,36 triliun, dilanjutkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Rp5,56 triliun), dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Rp2,53 triliun).
Pada kategori pemerintah daerah, peringkat pertama penyerapan komitmen PDN dipegang oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan angka Rp436 miliar, dilanjut Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp346 miliar dan Rp258 miliar. “Penyerapan komitmen PDN dapat dipantau secara actual time melalui situs lkpp.bigbox.co.id/public/page/id/860,” jelas Menperin.
Situs tersebut menujukkan jenis pengadaan terbesar yang masuk dalam perencanaan belanja PDN oleh kategori kementerian adalah pekerjaan konstruksi dengan nilai Rp171,68 triliun, diikuti belanja barang sebesar Rp92,06 triliun, dan belanja jasa lainnya (Rp49,04 triliun).
Sedang pada perencanaan belanja PDN dalam kategori pemerintah daerah, pengadaaan terbesar adalah pada pekerjaan konstruksi dengan nilai 177,37triliun. Kemudian belanja barang (Rp126,77 triliun), dan jasa lainnya (Rp63,55 triliun). “Dalam pelaksanaan Business Matching ini, kami mempertemukan instansi pengguna dengan perusahaan industri di dalam negeri yang memiliki produk-produk sesuai dengan kebutuhan,” imbuhnya.
Seperti disampaikan Presiden Joko Widodo saat membuka Business Matching, Belanja PDN merupakan langkah strategis untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional dan mendukung daya saing industri di tanah air. Menurut Presiden, kunci pengoptimalan penggunaan anggaran bagi pembelian produk lokal adalah kedisiplinan implementasi dalam merealisasikan anggaran. Sehingga dengan peningkatan pesat jumlah PDN yang ditampilkan di e-Katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dalam waktu relatif singkat, setahun lebih sedikit, seluruh intansi pengguna anggaran negara dan daerah harus meningkatkan belanja produk lokalnya.
Senada dengan itu, Menperin menyampaikan pentingnya pemetaan sejak awal kebutuhan barang/jasa di instansi. “Business Matching Belanja PDN juga diharapkan dapat memetakan kebutuhan barang pada pengadaan barang/jasa yang akan dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, BUMN, dan BUMD pada tahun 2023, sehingga produsen dalam negeri bisa memanfaatkan peluang yang ada,” ujar Menperin.
Business Matching Belanja PDN 2023 akan berlangsung hingga 17 Maret 2023 dan rencananya akan ditutup oleh Menteri Perindustrian. Selama tiga hari pelaksanaan, peserta yang terdiri dari PPK satker, asosiasi industri, produsen hulu-hilir serta penyedia akan duduk di setiap desk yang sudah disediakan secara bergantian untuk melakukan temu bisnis. Selain itu juga akan dilaksanakan Penghargaan P3DN tahun 2023, Forum Komunikasi Tim P3DN, Talkshow dan Bimbingan Teknis Pengadaan, serta Pojok Konsultasi untuk peserta kegiatan yang membutuhkan penjelasan teknis terkait dengan pelaksanaan perencanaan, pengadaan, pengawasan, sertifikasi TKDN, sertifikasi TKDN IK, atau konsultasi lainnya.
Sepanjang pelaksanaan Business Matching PDN 2023, para peserta juga dapat menyaksikan Pameran Produk Dalam Negeri di lokasi acara. Terdapat 108 perusahaan binaan Kemenperin yang memamerkan produk unggulan dalam negeri.
“Pameran Produk Dalam Negeri ini diikuti oleh perusahaan-perusahaan yang memiliki produk yang sudah bersertifikat TKDN. Selain itu, juga terdapat produk-produk IKM yang tentunya juga berasal dari produsen dalam negeri,” terang Agus.
Dari sektor Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil tercatat 18 perusahaan dalam negeri telah ikut dalam pameran. Berturut-turut dari sektor Industri Agro, Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika serta binaan dari sektor Industri Kecil, Menengah, dan Aneka telah membuka booth sebanyak 17 booth, 45 booth, dan 20 booth. Selain itu, terdapat sembilan lembaga jasa industri yang juga turut membuka booth pameran.
Seluruh rangkaian kegiatan Business Matching ini akan dihadiri oleh 4.000 peserta yang terdiri dari perwakilan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, perusahaan industri, badan usaha, dan asosiasi.
CEO PT Indotech Trimitra Abadi Anthonius Agung Nugroho, salah satu peserta pameran Produk Dalam Negeri, menunjukkan apresiasinya terhadap penyelenggaraan kegiatan ini. “Terima kasih telah melibatkan kami dalam acara ini. Dengan acara seperti ini, produk kami bisa dilihat dan diketahui publik. Seperti hasil dari kegiatan Business Matching tahun lalu, diharapkan di tahun ini dapat memunculkan transaksi untuk produk kami,” ujarnya.
