HALUAN.CO – Wacana pemangkasan kuota haji Indonesia sebesar 50 persen sempat menjadi perbincangan hangat setelah Arab Saudi mengkritisi penyelenggaraan haji Indonesia tahun ini. Meski memicu kekhawatiran, pemerintah memastikan rencana tersebut dibatalkan.
Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) Mochamad Irfan Yusuf mengungkapkan bahwa topik ini dibahas dalam pertemuan dengan Deputi Menteri Haji Arab Saudi di Jeddah, Selasa (10/6/2025). Pertemuan tersebut mengevaluasi haji 2025 sekaligus membahas rencana kuota untuk 2026.
“Kuota haji Indonesia untuk tahun depan belum ditentukan. Biasanya, angka kuota langsung diberikan setelah musim haji selesai,” ujar Irfan.
“Ada wacana pengurangan kuota hingga 50 persen oleh pihak Saudi. Saat ini kami sedang melakukan negosiasi, karena manajemen haji untuk tahun depan akan beralih dari Kementerian Agama ke BP Haji, dan akan ada sistem manajemen baru yang kami sampaikan,” tambahnya.
Dalam konferensi pers sehari kemudian, Wakil Kepala BP Haji Dahnil Anzar Simanjuntak membeberkan alasan di balik munculnya wacana pemotongan tersebut.
“Mereka menyampaikan melalui Deputi Kerja Sama Lembaga dan Luar Negeri bahwa penyelenggaraan haji Indonesia tahun ini agak buruk,“ kata Dahnil.
“Itu yang bikin kami agak kaget. Wacana pemotongan ini muncul karena mereka melihat ada kesemrawutan dalam pengelolaan haji tahun ini,” lanjutnya.
Tak hanya soal manajemen, data kesehatan jemaah juga menjadi sorotan. Arab Saudi kecewa karena Indonesia dianggap mengirimkan jemaah yang tidak layak secara kesehatan.
“Mereka protes ke kami pada saat itu kepada Pak Kepala ‘Kenapa Anda kirim jemaah haji yang sudah mau meninggal dan itu menjadi masalah buat kami di dalam negeri’,” ujar Dahnil.
Masalah lain yang menjadi perhatian Saudi adalah pelayanan saat puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna), meliputi transportasi, konsumsi, dan akomodasi.
Setelah melakukan komunikasi intensif, BP Haji memastikan bahwa Arab Saudi telah membatalkan wacana pemangkasan kuota. Keputusan ini didorong oleh kepercayaan Saudi terhadap komitmen perbaikan yang diusung Presiden Prabowo Subianto melalui pembentukan BP Haji sebagai badan setingkat kementerian.
“Jangan sampai nanti berkembang berita seolah-olah pemerintah Saudi sudah pasti potong kuota haji Indonesia tahun 2026. Bukan seperti itu. Itu hanya wacana yang muncul sebagai bentuk warning karena kondisi tahun ini,” tegas Dahnil.
“Mereka menyampaikan lagi, nggak usah khawatir. Karena mereka percaya Presiden sudah bentuk manajemen baru. Harapannya ini jadi titik awal perbaikan,” tambahnya.
Sebagai bagian dari komitmen bersama, Kementerian Haji Arab Saudi akan mengunjungi Indonesia pada Juli 2025 untuk memperkuat persiapan haji 2026.
“Nanti akan ada asistensi yang melekat dari Kementerian Haji. Tujuannya agar kejadian yang tidak diinginkan seperti tahun-tahun sebelumnya tidak terulang,” jelas Dahnil.
Dengan sinyal positif ini, Indonesia optimistis pelaksanaan haji 2026 akan lebih baik, transparan, dan profesional.